BKN Makassar: Eks Napi Tak Bisa Dilantik

REPORTER/BIRO MOROWALI: BAMBANG SUMANTRI

Morowali,- APARATUR Sipil Negara (ASN) yang pernah dipidana Tipikor tidak boleh dilantik menjadi pejabat di instansi manapun. Hal itu ditegaskan Kepala Bidang Mutasi Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar, Kaharudin saat dikonfirmasi via telpon seluler, Senin (14/8/2017) malam.

Dikatakannya, aturan tersebut telah diberlakukan sebelum adanya Undang-Undang ASN, karena telah ada aturan sebenarnya. "Ada aturan di PP nomor 11 tahun 2017 pasal 250 huruf (b), Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 perubahan dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 pasal 23 ayat 5 huruf (c) tentang pemberhentian PNS, PP nomor 32 tahun 1979 pasal 9 huruf (a), mundur lagi PP Nomor 4 tahun 1966 ada 9 pasal, pasal 2, pasal 4, pasal 7 pasal 8, itu yang menyangkut Tipikor semuanya, itu bukan saja tidak boleh diberikan jabatan, tapi harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS walaupun sebelum Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, saya hanya menyampaikan normanya saja, mungkin pejabat pembina kepegawaiannya sudah tahu atau nggak mau tahu, saya juga nggak paham," jelasnya.

Ditegaskannya, banyaknya rujukan aturan yang ada, tidak ada lagi tempat menghindar untuk mengatakan bahwa dibenarkan mengangkat kembali pejabat yang pernah menjadi narapidana Tipikor.
Permasalahan ini muncul ke permukaan setelah Bupati Morowali, Anwar Hafid untuk yang terakhir kalinya pada masa jabatannya melantik kembali tiga pejabat yang pernah tersandung kasus korupsi.

Sementara itu, mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Morowali, Maidhzun Ilwan Ridhwan menuturkan bahwa pelantikan pejabat struktural yang dilakukan Anwar Hafid paling kacau dan amburadul. Hal tersebut diungkapkannya kepada media ini via telpon seluler, Selasa (15/8/2017). 

Ia mengatakan bahwa ada beberapa hal yang diamatinya, yakni masalah Pelaksana tugas (Plt) seharusnya diberikan kepada Sekretaris di masing-masing dinas, contohnya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). "Seharusnya Hairil Anwar itu diangkat saja dulu sebagai Sekretaris dan sekaligus Plt Kepala Badan, nah itu baru nyambung, kalau yang sekarang ini tidak nyambung" jelasnya.

Terkait hal lain yang juga disorot Jhon Ridhwan adalah penempatan Kepala Dinas yang lebih rendah pangkatnya daripada Sekretaris seperti yang terjadi di Dinas Perpustakaan Daerah. Dimana Arifin Lakane yang bergolongan IVa dilantik menjadi Kadis, sementara Ramlawaty yang dilantik menjadi sekretaris telah bergolongan IVb. "Itu sama sekali tidak dibenarkan, apalagi Undang-Undang ASN ini semakin ketat" jelasnya. 

Terpisah, Kepala Bidang Mutasi BKN Regional IV Makassar, Kaharudin yang juga ditanyakan mengenai hal tersebut mengungkapkan hal yang sama. "Di pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil seharusnya itu tidak boleh terjadi, ndak boleh pangkat atasannya lebih rendah dari pada pangkat bawahan" tandasnya. **

Share on Google Plus

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
loading...
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN