Bupati dan Walikota ‘Siap’ Tak Korupsi

Sumber/editor: humas pemprov/ andono wibisono

Palu,- KEMARIN, (3/08/2017) di ruang Polibu kantor gubernuran seluruh ada lima bupati di Sulawesi Tengah telah menandatangani rencana aksi pencegahan tindak pidana korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak diketahui persis kepala daerah lain yang belum menandatangani nota rencana aksi pencegahan korupsi itu.  

Di depan Wakil Ketua KPK Alexander marwata didampingi Plt. Sekda Provinsi Sulteng, Derry B Djanggola, penandatangan Rencana Aksi Pencegahan Tindan Pidana Korupsi dengan Bupati Parigi Moutong, Toli-Toli, Buol, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut.

Lanjutan acara penandatangan Komitmen Pencegahan Korupsi dan Penindakan KPK bersama Gubernur, Bupati/walikota, Ketua DPRD Provinsi, Kab/Kota dilanjutkan dengan penandatangan rencana aksi pencegahan korupsi dengan enam kabupaten.

Pada Kesempatan tersebut Alexander Marwata, menyampaikan perlunya peningkatan kualitas sistem Pengadaan barang dan Jasa dan juga Pelayanan Perizinan, karena dari hasil kajian KPK terhadap pelaksanaan Korupsi di daerah 94% terjadi pada bidang Pengadaan barang dan Jasa dan Juga pada Bidang Pelayanan Perizinan, saat ini juga banyak masyarakat menganggap bahwa KPK hanya ada di Jakarta karena Tinda Pidana Korupsi di daerah banyak yang tidak dilakukan penindakan. 

Sehingga alexander marwata menyampaikan untuk mencegah terjadinya korupsi melalui devisi pencegahan KPK melakukan kerja sama dengan Daerah untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang menuju E-Government dengan berbagai sistem guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah.

Selanjutnya pada kesempatan tersebut Bupati Buol dr. Rudy, menyampaikan dengan kompleksitas tugas tugas kepala daerah sehingga negara kurang adil kepada pejabat daerah yang memberikan gaji yang begitu kecil dan juga kalau hal ini terjadi diperhadapkan dengan kompleksitas tugas yang tinggi dan konsekuensi pejabat politik didaerah sehingga banyak kepala daerah yang mengambil jalan pintas dan melakukan tindak pidana korupsi. Olehnya Presiden dan Perangkat pemerintah Pusat agar dapat memperbaiki sistem penggajian kepala daerah. **    

Share on Google Plus

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN