GPFI Gelar Diskusi Terkait Distribusi Obat

Reporter: Ramdhan Otoluwa

Palu,- GABUNGAN Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) Kota Palu menyelenggarakan Diskusi panel di Graha Mulia Hotel Palu dengan isu  ‘Sudah Tepatkah Pendistribusian Obat Dan Pelayanan Farmasi oleh Apotek/Toko Obat di Kota Palu.” Kegiatan ini dihadiri pemateri di antara Kepala Dinas Kesehatan Palu, Royke Abraham, Kepala BPOM Sulteng Drs Safriansyah dan juga dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Abdurrahman Razak, Apt. 

Kegiatan tersebut diadakan untuk menjadi forum diskusi permasalahan yang dihadapi para pemilik apotek, apoteker dan asisten apoteker dan juga mereka yang terkait dengan kefarmasian. Kegiatan tersebut dianggap penting karena beberapa alasan diantaranya sebagai wadah komunikasi terhadap permasalahan dihadapi juga sebagai sarana untuk kesesuaian regulasi-regulasi karena adanya perubahan-perubahan kebijakan atau regulasi dibidang kefarmasian dan juga adanya pasar bebas yang harus di antisipasi menurut ketua panitia penyelenggara kegiatan tersebut.

Royke Abraham memaparkan adanya aturan tentang kefarmasian di antaranya peraturan terbaru menteri kesehatan mengenai  No 9 tahun 2017 tentang Apotek. Apotek merupakan ujung tombak pelayanan pendistribusian obat sehingga perlu regulasi yang efektif terhadap peredaran obat-obatan. Peraturan tersebut bahkan sudah mengatur bagaimana lokasi apotek, apoteker, penyimpanan obat dan distribusi.  

Dinkes sendiri dalam hal ini merupakan legulator pelayanan kesehatan di indonesia. Saat ini Dinkes telah membentuk Tim Investigasi Pendistribusian Obat Ilegal dan Vaksin Palsu bersama dengan lintas sektoran yaitu Balai POM, Bareskrim, IAI, Pemkot, Polda dan Polres. Menurut data hasil evaluasi Dinkes dengan penduduk kota Palu 365.000, kota Palu memiliki 177 Apotek yang tersebar di berbagai wilayah di kota Palu. Proporsi jumlah apotek tersebut tentu lebih dari cukup dibandingan dengan kota lain misalnya Manado. Kedepannya Dinkes terus berupaya meningkatkan pelayanan terutama mengenai pengurusan izin dll. Kami nantinya akan menata beberapa peraturan misalnya tentang kios-kios yang menjual obat, penjualan alat bantu sex dan jamu kuat yang penjualan dilakukan secara online kata Royke Abraham dalam diskusi tersebut. 

Sementara Kepala BP POM Safriansyah menuturkan pentingnya pengawasan, distribusi dan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan penyimpanan obat-obatan. Di kota palu sendiri terdapat 25 Pedagang Besar Farmasi (PBF) sarana aktif yang harus memenuhi ketentuan dan menjalankan peraturan pendistribusian secara konsisten. Peredaran obat-obatan terutama obat Keras, obat bebas terbatas dan obat-obatan psikotropika harus sesuai ketentuan kata Safriansyah. **

Share on Google Plus

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN