Lantik Eks Napi Sisakan Polemik di Morowali

REPORTER/BIRO MOROWALI: BAMBANG SUMANTRI

Morowali,- PELANTIKAN Pejabat struktural eselon II, III, dan IV di lingkup Pemkab Morowali Jum'at (11/8/2017) pekan lalu menyisahkan polemik. Akibat ada sejumlah nama yang mantan narapidana kasus Tipikor masih memperoleh jabatan. Hal ini mengundang polemik di Kabupaten Morowali. Walaupun, hal itu telah diklarifikasi pejabat yang berwenang.

Sejumlah pejabat mengalami pergeseran, namun ada pula yang diparkir alias non job. Harsono Lamusa yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan, kini menduduki Asisten II menggantikan Nurullah Garusu yang di nonjob, sementara Sitti Samria Sia menjabat Asisten III menggantikan Abdul Wahid Hasan yang bergeser menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas.

Abdurrahman Topo yang sebelumnya menjabat Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertukar posisi dengan Umar Abdul Rasyid sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, sedangkan Andi Irman menjabat Kepala dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggantikan Haristan yang juga di nonjob.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Zainudin harus menelan pil pahit untuk di nonjob, digantikan H A Badudin sebagai Pelaksana tugas (Plt).

Tiga pejabat lainnya yang menuai kontroversi karena pernah menjalani hukuman pidana tipikor juga tetap nekat dilantik oleh Anwar Hafid. Pejabat tersebut masing-masing Jaynudin Ma'ruf (Kadis Sosial), Moh Adzan Djirimu (Kadis Satpol PP), dan Nasfsahu Salili (Kadis Perpustakaan).

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Morowali, Jafar Hamid yang dikonfirmasi via Whats App mengenai hal tersebut menjelaskan bahwa memang dalam hal pelantikan 3 orang pejabat mantan napi pasti akan banyak menimbulkan pro dan kontra karena aturan ASN mengamanatkan agar mereka-mereka yang dinyatakan pernah tersangkut dengan masalah hukum itu sejauh mungkin tidak lagi diberikan jabatan.

"Terkait aturan tersebut terus kami mencoba meminta pendapat hukum dari kalangan akademisi ke Fakultas Hukum Untad Palu, dan akhirnya dikirim dua orang Pakar Hukum untuk melakukan telaah atas permasalahan dimaksud, kemudian kami melakukan Rapat. Dari rapat tersebut mereka merekomendasikan bahwa bagi 3 orang pejabat tersebut masih terbuka ruang untuk dapat dilantik dalam jabatan sebagai Kadis/kaban dalam jajaran Pemkab Morowali dengan alasan dan pertimbangan bahwa putusan atas tindak pidana yg mereka lakukan telah memperoleh kekuatan hukum (Inkrah) dan sudah dijalani sebelum berlakunya UU ASN dan oleh karena itu UU ASN tdak bisa diberlakukan terhadap mereka, juga UU ASN yg berlaku sekarang dalam ketentuannya tidak bisa berlaku surut. 

Atas dasar rekomendasi/pendapat hukum tersebut maka kami berkesimpulan bahwa UU ASN yg ada tidak bisa diberlakukan terhadap 3 orang pejabat mantan napi, degan demikian mereka memungkinkan untuk dilantik  dalam jabatan tertentu (Kadis atau Kaban)," urainya.

Penjelasan tersebut tentu saja sangat bertolak belakang dengan uraian dari Kepala Kantor Regional Makassar Badan Kepegawaian Negara, Sayadi dan salah seorang Kepala Seksi di Badan Kepegawaian Negara Pusat, Wahyu Hidayat yang pernah dikonfirmasi beberapa bulan lalu. Keduanya menegaskan bahwa pejabat eks napi tipikor tak boleh lagi diberikan jabatan.

Terpisah, mantan anggota DPRD Morowali, Alwi Tandjing mengatakan bahwa pelantikan pejabat yang dilakukan Anwar Hafid masih mengedepankan perasaan, bukan lagi profesionalitas, karena sebelumnya telah ada serat edaran menteri di era Gamawan Fauzi bahwa Gubernur, Walikota dan Bupati tidak dibenarkan melantik pejabat yang pernah menjalani hukuman. ** 

Share on Google Plus

About kailipost

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
loading...

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN