Mengukur Kinerja Komisi Penyuluhan Pertanian Sulawesi Tengah Periode Tahun 2017 s/d 2022


Palu,- Kegiatan Rapat kerja Komisi Penyuluhan Pertanian Sulawesi tengah dilaksanakan Pada tanggal 8 agusutus 2017 bertempat di Ruangan rapat UPTD Penyuluhan perkebunan dan Perternakan Provinsi Sulawesi Tengah jl Ra kartini 25 B

Menelisik sejarah terbentuknya Komisi penyuluhan Pertanian Sulawesi tengah, Sesuai mandat UU 23 tahun 2014  tentang pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan Program Nasional  Pembangunan Pertanian di Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Ir Trie Iriany Lamakampali, MM  Menginisiatif pertemuan tanggal 11 april 2017 dengan berbagai pihak (stake holder) dari pertemuan tersebut melahirkan pointer kesepakatan bahwa perlu segera dibentuk lembaga independen untuk meningkatkan dan memantapkan penyelenggaraan Penyuluhan pertanian sesuai mandat undang undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Tugas komisi penyuluhan  pertanian ini adalah akan memberikan masukan kepada gubernur selaku kepala daerah sebagai bahan kebijakan dan arah strategi penyuluhan pertanian di Profinsi Sulawesi tengah, Komisi penyuluhan pertanian yang dibentuk sturktur dan anggota kepengurusannya akan di usukan ke Gubernur dan di SK kan Gubernur mengacu pada Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Pertanian Nasional dalam pelaksanaannya diusulkan 11 nama dengan ketua Komisi Penyuluhan Pertanian  Drs H. Taswin Borman ,M.Si komposisi komisi penyuluhan pertanian terdiri keterwakilan Pemerintah/BBPT sebut saja Dr, Moh amin ,SP,MS, keterwakilan Academisi sekaligus Dr ir rosyidah Adam dan Prof Dr Ir Made Antara MP ,LSM dan tokoh yang banyak terlibat dengan urusan peningkatan Sumber daya petani sebut saja Pakde Soenarto.

Undang undang nomor  16  tahun 2006 pasal 12 ayat 2 bagaimana komisi penyuluhan pertanian di daerah mempunyai kemampuan mengelola penyuluhan pertanian sesuai kewenangan otonomi daerah dan kebijakan pemerintah. termasuk melakukan penguatan dan pengembangan  kelembagaan ,ketenagaan, program dan pembiyaaan di profinsi dan Kabupaten /Kota , Dari 2064 data jumlah penyuluh diSulawesi Tengah  48,7 % ASN dan 51,3 % penyuluh kontrak,penyuluh honorer dan penyuluh swadaya, dari proporsi tersebut kecendrungan 48,7% penyuluh yang ASN/PNS  seharusnya Mudah dipantau dan diukur kinerja di setiap wilayah kabupaten / kota. 

Yang menjadi tantangan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas kemampuan jelajah pengabdian di 2010 desa di wilayah sulawesi tengah Bagi 51,3 %   penyuluh diluar ASN yang terbatas akan akses , fasilitas pendukung, alat peraga dan mobilisasi/transportasi, termasuk perlunya peran supervisi dan pembinaan.

Dr Moh Amin ,SP. MS  sangat tegas dalam rapat kerja komisi penyuluhan pertanian tangggal 8 agusutus 2017 terkait Organisasi perangkat Daerah yang menurut beliau masih ada yang terkendala oleh adanya PP Nomor 18 tahun 2016 serta Permentan 43 tahun 2016, perlu segera di koordinasikan oleh Komisi penyuluhan Pertanian Sulawesi Tengah, sebut saja dari 12 kabupaten 1 kota yang belum terbentuk komisi penyuluhannya adalah Kabupaten Toli toli dengan instansi  Dinas Tanaman Pangan dan Holituktura, ditingkat bidang belum jelas melekat dimana  penyuluhan. Faktor kelembagaan turut serta berkontribusi memperlambat capaian kegiatan penyuluhan bila tidak segera diselesaikan. 

Dalam waktu yang sama  Drs Taswin Borman M,Si membacakan hasil program kerja 2017 s/d 2022 antara lain terkait penguatan kelembagaan,peningkatan kapasitas penyuluh,peningkatan penyelenggaraan penyuluh yang didalamnya tertuang kerja sama,pengembangan motode dan informasi, Ketua Komisi juga menambahkan dalam kerja sama potensi untuk pengembangan penyuluhan dapat dibangun kerja sama dengan BUMD dan Swasta.

Dalam Program kerja kali ini  diskusi komisi mengerucut pada beberapa hasil riset para academisi yang tergabung di Komisi Penyuluhan Pertanian Sulawesi Tengah  sebut saja Dr ir, Rosyidah Adam yang banyak berjibaku dengan tanaman Padi sawah  dalam penelitiannya Strategi Pengembangan Kapasitas IPTEK Petani Padi dalam rangka peningkatan produksi untuk memenuhi ketahanan stok lumbung pangan desa sebagai antisipasi ketidakpastian harga pangan beras di Sulteng, sementara Prof,Dr Ir Made Antara,MP menyampaikan hasil riset mahasiswa bimbingannya terkait Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)  melalui intesifikasi tanaman padi sawah dikabupaten Toli Toli, dua Judul tersebut menarik karna kesimpulan sementara hasil pengamatan Dr rosyida Bahwa perlakuan organik ataupun semi tidak serta merta secara langsung menaikan tingkat produksi petani tapi yang kami dapat bahwa perlakuan tersebut terbukti telah mengurangi biaya produksi dalam sekali musim panen.

Prof Made antara berpendapat akibat intervensi intensifikasi petani dapat menaikan produksi yang dulunya 3,5 ton s/d 4 ton beras saat ini bisa mencapai 6129 kg/beras artinya ada kenaikan 57%  s/d 65,3 % menariknya kedua riset ini membuktikan dengan varietas mekonga salah satu varietas unggul terbukti biaya produksi petani dapat ditekan, Kedua academisi tersebut baik DR rosyida maupun Prof Made Antara bersepakat bahwa padi organik lebih sehat dan aman dikonsumsi masyarakat sulawesi tengah, pertanyaan mengelitik saya sampaikan ke dua acdemisi tersebut, seberapa besar hasil penelitian ibu bapak digunakan oleh  daerah dalam mendukung kebijakan ? 

Dengan sedikit landai prof made  menjawab kalau tingkat nasional sudah ada yang digunakan, tapi kalau Sulawesi tengah belum, pernyataan tersebut dibenarkan Dr rosyida adam.  Ini juga tantangan bagaimana hasil hasil riset dapat  terakses dalam  mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah,  Komisi Penyuluhan Pertanian Sulawesi Tengah diharapkan mampu menjebatani agenda pemerintah.***

Share on Google Plus

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN