Sumarsih: Saya Lebih Baik Golput!

sumber: Kompas.com

MARIA Catarina Sumarsih, ibu dari korban Tragedi Semanggi I, kecewa dengan Presiden Joko Widodo yang dinilainya tidak tepat janji. Sudah memasuki tahun ketiga pemerintahan, Presiden Jokowi belum juga melaksanakan salah satu poin dalam Nawa Cita, yakni menuntaskan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sumarsih pun menegaskan, tidak akan menjatuhkan pilihannya pada Pilpres 2019 untuk Jokowi. "Program aksi Jokowi-JK, salah satu butir mengatakan, kami berkomitmen menghapus impunitas. Tapi kenyataannya sudah tahun ketiga pemerintahannya, sampai sekarang belum ada tanda-tanda memprioritaskan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu," ujar Sumarsih dalam aksi Kamisan di seberang Kompleks Istana Presiden, Kamis (3/8/2017).

"Sekarang ini sudah banyak orang berbicara pemilu 2019. Untuk itu, saya sebagai keluarga korban yang memperjuangkan supremasi hukum, saya juga lebih baik berbicara, lebih baik golput," lanjut dia. Ibunda dari mahasiswa bernama Benardinus Realino Irawan itu yakin, janji akan menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu akan terlontar lagi jika Jokowi maju kembali dalam Pilpres 2019.
Berkaca pada sepanjang pemerintahan Jokowi-JK, Sumarsih pun yakin bahwa isu penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu akan kembali menjadi cara pencitraan paling ampuh untuk menyerang lawan politik Jokowi sekaligus mengangkat popularitasnya.

"Karena sudah teruji selama pemerintahan, apa yang tertulis dalam visi misi dan program aksi, ternyata tidak ditepati janjinya," ujar Sumarsih. 

Aktivis hak asasi manusia Maria CatarinaSumarsih menilai Presiden Joko Widodo menggunakan isu penyelesaian kasus HAM hanya untuk meraup suara dalam Pemilihan Presiden 2014 lalu. "Yang mengganjal, saat Pak Jokowi debat capres-cawapres 2014, menggunakan penyelesaian kasus HAM berat yang menjadi komitmen untuk diselesaikan. Kemudian dia mengangkat orang yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM berat," ujar Sumarsih saat aksi Kamisan ke-500 di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

"Ini menunjukan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini digunakan untuk meraup suara supaya bisa untuk menduduki jabatan saja," kata dia. Jokowi, lanjut Sumarsih, tidak melaksanakan beberapa poin Nawacita yang menjadi janji kampanyenya, terutama soal penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Di sana butir FF-nya mengatakan, 'Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti Semanggi I, II, Tisakti'. Dan butir GG-nya, 'Kami berkomitmen menghapus impunitas'," ujar Sumarsih. Memang, dia melanjutkan pemerintahan Jokowi sempat membentuk tim komite gabungan pengungkap kebenaran dan rekonsiliasi. Namun, tim tersebut rupanya bukan untuk menyelesaikan perkara HAM berat masa lalu seadil-adilnya, melainkan ke arah nonyudisial.

"Ya jelas kami itu menolak. Cara menolaknya bagaimana? Ya dengan mengirimkan 'surat' kepada Presiden setiap hari Kamis (aksi Kamisan)," ujar Sumarsih, yang merupakan ibu dari korban Tragedi Semanggi I, Benardinus Realino Norma Irawan (Wawan). Sumarsih pun tetap mendorong agar pemerintahan Jokowi-JK menyelesaikan perkara HAM berat masa lalu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Wiranto menuturkan, saat ini pemerintah masih belum bisa mengambil langkah konkret, sebab masih harus menunggu rekomendasi hasil penyelidikan dari Komnas HAM dan penyidikan oleh Kejaksaan Agung.

"Pemerintah tetap berkomitmen dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu. Saat ini pemerintah menunggu rekomendasi dari komnas ham dan kejagung terkait hasil penyelidikan dan penyidikan beberapa kasus," ujar Wiranto dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017).

Wiranto pun memastikan proses hukum atas tujuh kasus pelanggaran berat HAM masa lalu akan berjalan jika hasil penyelidikan dan penyidikannya valid. Kemudian jika hasil penyidikan menyebutkan kasus tersebut memenuhi unsur yuridis, maka pemerintah akan mendorong penyelesaian melalui pengadilam HAM ad hoc.

Namun, apabila tidak ditemukan adanya unsur yuridis, maka mekanisme penyelesaian dilakukan melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi. "Kalau hasil penyelidikan dan penyidikannya valid, pasti akan segera diselesaikan," ucap mantan Menhankam/Pangab itu.

Sementara itu, kata Wiranto, dalam proses penyelidikan, Komnas HAM juga kerap menemui banyak kendala. Dalam penyelidikan kasus pelanggaran HAM di Papua misalnya, Komnas HAM menghadapi penolakan dari pihak keluarga korban saat ingin membongkar makam korban untuk menyelidiki penyebab kematian.

Akibat penolakan tersebut, Komnas HAM sulit untuk melakukan otopsi dan menelusuri petunjuk yang bisa diandalkan. Padahal, petunjuk itu bisa membantu proses penyelidikan. "Di Papua misalnya Komnas HAM mengalami kesulitan karena ada penolakan dari keluarga yang tidak ingin jenazah diotopsi," ucap Wiranto.

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ada tujuh kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yang masih menjadi beban pemerintah. Kasus itu yaitu Peristiwa 1965, Peristiwa 27 Juli 1996, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II, Peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan penculikan aktivis pro-demokrasi 1997-1998.

Tidak hanya kecewa pada Jokowi, Sumarsih juga kecewa kepada wakil rakyat di Senayan. Khususnya, anggota DPR RI yang berlatar belakang aktivis. "Yang sangat menyedihkan, anak-anak muda yang sekarang menjadi anggota DPR itu, dulunya meneriakkan memberantas korupsi, tetapi kenyataannya dia mendukung dan melindungi para koruptor," ujar Sumarsih.

Aksi "Kamisan" yang digelar Kamis ini merupakan aksi yang ke-5001. Selain diisi orasi politik, aksi "Kamisan" kali ini juga diwarnai dengan gamelan dan pembagian buku berisi isu-isu HAM. Sekitar pukul 15.40 WIB, Presiden Jokowi tampak keluar dari Istana. Iring-iringan mobil kepresidenan melintas di Jalan Medan merdeka Utara menuju ke Jalan Medan Merdeka Barat. Namun, Jokowi tidak menengok aksi tersebut. "Biarin saja," ujar Sumarsih. ** 

Share on Google Plus

About kailipost

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
loading...

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN