Konflik Lahan dan Pengelolaan Hutan Tinggi di Sulteng

Sumber : Humas Pemprov

KAILIPOST.COM,- SULTENG- SEKRETARIS DAERAH Propinsi Sulteng, Mohamad Hidayat Lamakarate mewakili Gubernur membuka Pra Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk keadilan social, Kamis (22/03/2018) di Polibu kantor gubernuran. Acara tersebut dilaksanakan Sekretarian Kepresidenan RI bekerjasama dengan Pemprov. 

Sekdaprov mengharapkan program tersebut menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat untuk penyelesaian kepemilikan lahan dan akses untuk mengelola hutan. Terutama masyarakat desa yang bermukim di sekitar kawasan hutan.  

Kawasan hutan di Sulteng, kata Sekdaprov, memiliki kurang lebih 65,24% dari luas wilayah provinsi. Dengan kondisi kawasan hutan sedemikian luas, maka potensi konflik antara masyarakat dengan negara terhadap sumber daya hutan sangatlah tinggi, konflik atas peran kontrol dan pengelolaan terhadap sumberdaya hutan. Penyebabnya, ketidakpastian kepemilikan negara atau rakyat akan tetap jadi masalah, kecuali jika ada usaha serius untuk merasionalisasi kawasan hutan negara melalui strategi tindakan yang jelas. 

BACA SELENGKAPNYA DI HARIAN KAILI POST...!
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN