 |
| Reporter / Morowali : Bambang Sumantri |
KETUA KPUD Morowali, Wahyudin Abdul Wahid
memberikan tanggapan terkait adanya isu tentang kerja sama pihaknya dengan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang menduga ada kenaikan 700
persen pembuatan E-KTP.
memberikan tanggapan terkait adanya isu tentang kerja sama pihaknya dengan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang menduga ada kenaikan 700
persen pembuatan E-KTP.
‘’Saya tidak mengetahui dasar dari ukuran
naiknya jumlah hingga 700 persen, indikatornya dari mana? Dalam hal ini KPU
melakukan kerja sama terhadap Dukcapil hasil pemutakhiran data pemilih itu
adalah merupakan amanah Undang-Undang dan instruksi Mendagri dalam hal hasil
pencocokkan dan penelitian daftar potensial pemilu pemilihan, yang hasilnya
menjadi daftar pemilih sementara dan dikoordinasikan terhadap Dukcapil. Sehingga
didapatkan masyarakat kita yang belum ada KTP elektroniknya,” ungkap
Wahyu.
naiknya jumlah hingga 700 persen, indikatornya dari mana? Dalam hal ini KPU
melakukan kerja sama terhadap Dukcapil hasil pemutakhiran data pemilih itu
adalah merupakan amanah Undang-Undang dan instruksi Mendagri dalam hal hasil
pencocokkan dan penelitian daftar potensial pemilu pemilihan, yang hasilnya
menjadi daftar pemilih sementara dan dikoordinasikan terhadap Dukcapil. Sehingga
didapatkan masyarakat kita yang belum ada KTP elektroniknya,” ungkap
Wahyu.
Dijelaskan Wahyu, hal itu termuat dalam acara
sebelumnya, dimana sebanyak 809 orang itulah masyarakat terdaftar dalam DP4
yang belum memiliki KTP elektronik yang menjadi PR dari Dukcapil untuk
menerbitkan NIK dan NKK.
sebelumnya, dimana sebanyak 809 orang itulah masyarakat terdaftar dalam DP4
yang belum memiliki KTP elektronik yang menjadi PR dari Dukcapil untuk
menerbitkan NIK dan NKK.
Wahyu juga menuturkan bahwa adanya sorotan
terhadap KPUD saat ini perlu diberikan bukti yang otentik dan dilaporkan ke
pihak Panwaslih. “Jangan ngomong yang tidak punya bukti serta dasar yang
nantinya akan meresahkan masyarakat Morowali dalam hal pelaksanaan Pilkada, ini
bisa saja dikategorikan berita hoax, tentunya sorotan ini bermanfaat bagi KPU
Morowali jika ada bukti dan segera laporkan ke Panwas untuk ditindaklanjuti
karena kami sudah menetapkan DPT,” ujarnya.
terhadap KPUD saat ini perlu diberikan bukti yang otentik dan dilaporkan ke
pihak Panwaslih. “Jangan ngomong yang tidak punya bukti serta dasar yang
nantinya akan meresahkan masyarakat Morowali dalam hal pelaksanaan Pilkada, ini
bisa saja dikategorikan berita hoax, tentunya sorotan ini bermanfaat bagi KPU
Morowali jika ada bukti dan segera laporkan ke Panwas untuk ditindaklanjuti
karena kami sudah menetapkan DPT,” ujarnya.
Baca Selengkapnya di Harian Kaili Post !!!
