BPS Gelar FGD Indek Demokrasi di Sulteng

Reportase : andono wibisono

KEMARIN Di sebuah hotel bintang empat di Palu, degelar focus group discussion (FGD) indeks demokrasi indonesia (IDI) 2017 Provinsi Sulawesi Tengah.  Kegiatan FGD IDI 2017 Provinsi Sulteng merupakan agenda rutin Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng. Acara itu dibuka secara resmi Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Mohamad Hidayat Lamakarate mewakili Gubernur.
Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia (FGD-IDI) 2017 Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan selama 2 hari pada tgl. 26-27 Juni 2018.  Penyusunan dan pemanfaatan IDI pada tingkat Nasional (pusat) merupakan tanggungjawab bersama antara Kemenko Polhukam, Kemendagri, Bappenas dan BPS RI, sedangkan di daerah adalah tanggungjawab Gubernur, Badan Kesbangpol, Bappeda dan BPS Provinsi. Selanjutnya dalam proses penyusunan IDI juga melibatkan OPD terkait, DPRD, LSM, parpol, Ormas, tokoh masyarakat, akademisi dan pekerja media.

Tujuan FGD yang dilaksanakan saat ini adalah untuk menjaring data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI yang dikumpulkan, yaitu : Mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui review media dan dokumen.


Kedua; Melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. Ketiga; Menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen.


Tujuan dari penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) antara lain :

pertama; mengukur secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi yang selama ini hanya diukur secara kualitatif berdasarkan perkiraan yang bersifat subyektif tanpa tolak ukur yang jelas dan tanpa pemahaman metodilogi yang sama.


Kedua; Mengukur perkembangan demokrasi pada tingkat Provinsi dengan menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau kurang berkembang sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di daerah, dan ketiga; memperoleh gambaran tingkat dan perkembangan demokrasi antar provinsi.**



Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN