BPS Gelar FGD Indek Demokrasi di Sulteng

  • Whatsapp
banner 728x90
Reportase : andono wibisono

KEMARIN Di sebuah hotel bintang empat di Palu, degelar
focus group discussion (FGD) indeks demokrasi indonesia (IDI) 2017 Provinsi
Sulawesi Tengah.  Kegiatan FGD IDI 2017
Provinsi Sulteng merupakan agenda rutin Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng.
Acara itu dibuka secara resmi Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Mohamad
Hidayat Lamakarate mewakili Gubernur.
Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia
(FGD-IDI) 2017 Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan selama 2 hari pada tgl.
26-27 Juni 2018.  Penyusunan dan pemanfaatan IDI pada tingkat Nasional
(pusat) merupakan tanggungjawab bersama antara Kemenko Polhukam, Kemendagri,
Bappenas dan BPS RI, sedangkan di daerah adalah tanggungjawab Gubernur, Badan
Kesbangpol, Bappeda dan BPS Provinsi. Selanjutnya dalam proses penyusunan IDI
juga melibatkan OPD terkait, DPRD, LSM, parpol, Ormas, tokoh masyarakat, akademisi
dan pekerja media.

Tujuan FGD yang dilaksanakan saat ini adalah untuk menjaring
data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI yang
dikumpulkan, yaitu : Mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian
partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif
berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan
melalui review media dan dokumen.

Kedua; Melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi
tinggi terhadap indikator IDI. Ketiga; Menggali informasi (data kualitatif)
berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review
media dan review dokumen.


Tujuan dari penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
antara lain :

pertama; mengukur secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi yang selama
ini hanya diukur secara kualitatif berdasarkan perkiraan yang bersifat
subyektif tanpa tolak ukur yang jelas dan tanpa pemahaman metodilogi yang sama.


Kedua; Mengukur perkembangan demokrasi pada tingkat
Provinsi dengan menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau
kurang berkembang sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu
dilakukan terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di daerah, dan
ketiga; memperoleh gambaran tingkat dan perkembangan demokrasi antar provinsi.**

Berita terkait