Fakta Baru, Ketua DPRD Morut Diperiksa Tipikor di Polsek Petasia


Reporter/Editor : P Tambunan/Andono Wibisono

KAILIPOST.COM,- MORUT- ADA YANG Menarik sebelum pemasangan police line – batas polisi di lokasi pembangunan DPRD Kabupaten Morowali Utara, Ketuanya Syarifuddin Madjid diperiksa di Polsek Petasia oleh Tim Tipikor Dirkrimsus Polda Sulteng Kamis (7/06/2018). Pemeriksaan Pudin, sapaan akrabnya menurut keterangan yang dihimpun Kaili Post adalah untuk melengkapi data dan keterangan selama ini.



Pemeriksaan Pudin ini tak lain berkaitan dengan sinyalemen bahwa status lahan adalah milik dari keluarganya dan kepada siapa pembayaran lahan tersebut. Dan juga berkaitan dengan kebijakan anggaran di APBD 2015 sehingga pembebasan lahan dan pembangunan gedung DPRD Morut dialokasikan.

Hingga berita ini dilansir, Tim Tipikor Dirkrimsus Polda enggan memberikan keterangan apa saja yang diperiksakan pada Ketua DPRD Morut itu. Kasubdit III Tipikor Dit Reskrimsus AKBP Teddy Salawati pun menolak berkomentar. Ia hanya mengaku memeriksa lima wakil rakyat Morut untuk mengambil keterangan tambahan.
Nantinya akan ditetapkan tersangka  setelah diketahui berapa kerugian uang negara dari pihak BPK RI perwakilan Sulteng, ujarnya. Kapan penetapan tersangka, pihaknya belum dapat memperkirakan karena menunggu hasil audit  dokumen dan audit fisik BPK.

Pada kesempatan penyegelan, pukul 17.00 Wita, dipimpin AKBP Teddy Salawati. Tak hayal, penyegelan itu menjadi tontonan gratis warga Morut. ‘’Ini merupakan investigasi awal untuk mendukung kerugian uang Negara,’’ kata Teddy.

Siapa Tersangka  Gedung DPRD Morut

NYARIS DUA Tahun, kasus mangkraknya pembangunan gedung DPRD Kabupaten Morowali Utara mulai tahap penyidikan. Polda Sulteng sudah meningkatkan penyelidikan ke penyidikan. Demikian beredar kabar dari Mapolda Sulteng. Sementara itu, salah satu akun dengan nama Seprianus memposting surat SP2HP tanggal 9 Maret 2018 lalu bersama foto salah seorang penyidik Polda Ajun Komisaris Tedy Salawati.

Sejak Juli 2017, Kaili Post mulai menginvestigasi kasus pembangunan gedung DPRD Morut itu yang terkesan banyak kejanggalan. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga turut mengawasi kinerja penyidik Polda mengusut proyek senilai Rp15 miliar itu dan hanya terserap anggarannya Rp1,3 miliar sebelum tim BPK RI merekomendir pada bupati untuk menghentikan karena dibangun di atas lahan yang tanahnya labil, seperti yang pernah dilansir Kaili Post medio Juli 2017 lalu.

Kini, bangunan yang tidak selesai hanya terlihat mangkrak. Terlihat hanya berdiri dan tumpukan tiang pancang di lokasi. Kasus ini akan sama dengan pembangunan gedung Dharma Wanita (DW) Sulteng yang kini menyeret sejumlah kontraktor dan pelaksana di LP Petobo Palu Sulteng.

Yang menarik, informasi yang diterima Kaili Post bahwa terjadi pencairan dana pembangunan gedung ‘mangkrak’ DPRD Morut. Soal jumlahnya tidak diketahui. Total yang sudah terserap Rp1,3 miliar. Anehnya, walau sudah ada rekomendasi BPK RI penghentian pekerjaan, tapi diduga anggaran pencairan dilakukan. ‘’Katanya pencairan itu sesuai dengan bangunan yang sudah dikerjakan rekanan sesuai dengan SPK. Soal bangunan itu di atas lahan yang tidak sesuai, ada rekoemndasi BPK atau hal lain itu urusan konsultan, pemerintah dan lainnya. Kontraktor hanya minta haknya. Sebenarnya rugi karena sudah memolisir alat dan lain-lain,’’ ujar sumber ke redaksi.

Di sisi lain, LSM di Sulteng mendesak Polda segera menetapkan tersangka kasus tersebut. Berlama-lamanya Polda menyelidiki kasus itu dinilai tidak serius. ‘’Biar saja kalau main-main. Karena sudah pula berkasnya dikirim ke KPK soal gedung DPRD Morut. Tapi kami minta ya segera tetapkan tersangka karena pasti akan dimonitor KPK,’’ ujar aktifis LSM di Palu.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
loading...
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN