KPU Protes Panwas, Minta Plt Bupati Diproses

Reporter/morowali : bambang sumantri

PERNYATAAN Penjabat Bupati Morowali, Bartholomeus Tandigala yang meminta warga Morowali yang tidak terdaftar di DPT tidak usah datang ke TPS-TPS mengundang polemik. Pernyataan itu langsung mengundang pro dan kontra. Menyikapi itu, Bartholomeus meminta maaf dan mengaku bahwa pernyataannya melanggar UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Hal itu terungkap ketika rapat Muspida diperluas yang dihadiri pihak Kabag Ops Polres Morowali, Dandim 1311 dan pihak KPU serta Panwas (11/06/2018). Penjabat bupati didampingi Sekretaris kabupaten (Sekkab) setempat.

Kepada media ini, Ketua KPU Morowali Wahyudin Abd Wahid memberikan pernyataan persnya. Menurutnya, Panwas tidak berlaku adil atas kasus tersebut. Ia membandingkan dengan kasus yang menjadikan tersangka Ketua DPRD Morowali terkait dengan jalannya Pilkada. 

Menurut Wahyudin, pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Bupati Morowali Bumi Fonuasingko itu dihadiri para camat, kepala desa agendanya adalah rapat (sesuai undangan) persiapan Pilkada secara umum. Tapi, pokok pembahasan hanya klarifikasi atas pernyataan penjabat Bupati yang telah menginstruksikan agar yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tidak perlu datang memilih.

‘’Rancunya kok pemerintah tidak mengetahui undang-undang ini, bukankah undang-undang produk pemerintah? Lebih rancunya lagi Panwas mengetahui atas kejadian ini namun Panwas hanya sebatas menyurati untuk mengklarifikasi atas instruksi tersebut. Pertanyaannya bolehkah Panwas melakukan itu tanpa menelusuri niat dan tujuan pelaku? Seharusnya Panwas memproses tindakan yang dilakukan oleh Plt Bupati, karena sudah terpublikasi di tengah-tengah masyarakat?,’’ tuturnya.

Dikatakan Wahyu, jika dibandingkan dengan kasus Ketua DPRD, yang juga diproses Panwas, lebih berat yang dilakukan Plt Bupati. ‘’Artinya, bahwa Panwas harus bertindak adil (tidak standard ganda) dalam menyelesaikan masalah atau persoalan pelaksanaan Pilkada, jangan tebang pilihlah, penyelenggara pemilu harus berani, walaupun hari Senin itu Plt Bupati Morowali telah mengklarifikasi atas persoalan yang dilakukan, tetapi apakah itu penyelesaian? Tentu tidak," ungkapnya.

Wahyu juga menegaskan bahwa tindakan melawan hukum harus diselesaikan di pengadilan bukan hanya sebatas klarifikasi. ‘’Ini harus ditanggapi serius sebelum selesainya vooting day, takutnya ini dijadikan sebuah obyek sengketa, mana Panwas kita hari ini? Jika KPU tidak bertindak mengatasi ini dengan cara menyurati Plt Bupati Morowali, tentu ini tidak muncul di permukaan dan terus beredar di masyarakat karena para camat mengakuinya, kepada PPK, siapa pun yang melakukan tindakan melawan hukum, wajib diproses!," tandasnya lagi.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
loading...
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN