Panitia Lelang Bawang Merah Diduga Curang Rekanan Minta Uji Forensik



reporter: ikhsan madjido
UNIT Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah diduga telah berlaku diskriminatif. Pasalnya, saat menggelar lelang pada paket fasilitasi bantuan sarana produksi bawang merah di Kota Palu, panitia lelang dinilai telah berlaku curang.

“Pokja ULP terindikasi melakukan KKN/persengkokolan dengan mengarahkan pemenang lelang kepada CV Kerinci yang penawarannya lebih tinggi dari penawaran kami,” ungkap Vence Walewangko, rekanan mewakili CV Albasma Raya Mandiri kepada Kaili Post, Sabtu (9/6/2016).
Pada tahap evaluasi teknis, CV Albasma Raya Mandiri berada diurutan ke-2, sementara CV Kerinci berada diurutan ke-3. Tapi, dalam pengumuman pemenangnya adalah yang diurutan ke-3, sementara yang diurutan pertama dan ke-2 dinyatakan gugur dengan alsasan masa berlaku surat penawaran kurang sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
Reporter : Iksan Madjido
“Berarti secara administrasi kami sudah dinyatakan gugur, tapi kenapa masih bisa ikut tahap evaluasi teknis. Olehnya itu kami minta dilakukan uji forensik, dengan pembuktian data terhadap dokumen penawaran yang masuk pada pelelangan paket ini” kata Vence.
Vence menuturkan pihaknya sebenarnya sudah melayangkan sanggahan terhadap pemenang tender, tapi balasan dari ULP tidak memuaskan.

Berdasarkan surat balasan yang dikirimkan ULP terlihat bahwa ULP berdalih sudah melakukan evaluasi dokumen dengan benar.

Masa berlaku Penawaran selama 45 (empat puluh lima) hari kelender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Batas akhir pemasukan dokumen adalah tanggal 7 Mei 2018, sementara CV Albasma Raya Mandiri memasukannya tanggal 4 Mei 2018.

Atas dasar pemasukan dokumen tidak sesuai dengan tanggal batas akhir, maka penawaran CV Albasma Raya Mandiri masa berlakunya dianggap kurang. “Jadi kami menganggap alasan menggugurkan hanya dibuat-buat saja, karena tidak konsisten dokumen lelang antara LDK dan bentuk surat penawaran dalam perhitungan jangka waktu penawaran,” ujar Vence yang tidak puas dengan jawaban sanggahan tersebut.

Olehnya itu perlu uji forensik yang diminta dilakukan pula pada empat kabupaten lainnya, karena menurut pihaknya, ada kejanggalan dilakukan ULP untuk memenangkan rekanan tertentu.
Kejanggalan itu antara lain ULP tidak mengundang klarifikasi karena menganggap dokumen penawaran rekanan tidak lengkap, sementara semua persyaratan sudah dipenuhi. “Di Tolitoli misalnya ada CV yang tidak dimenangkan karena alasan tidak mempunyai stok, tapi di Poso, CV tersebut dimenangkan. Ini kan aneh?,”

“Ada pula Cv yang sudah jelas melanggar kerangka acuan kerja (KAK) yang tidak membenarkan penangkar dari luar pulau Sulawesi. Namun, yang dimenangkan Cv yang mengambil penangkar dari luar,” katanya. Vence pun menunding bahwa evaluasi yang dilakukan hanyalah formalitas belaka, dan sudah tidak mengacu pada perpres no 54 tahun 2010 dan perubahannya. Lantaran sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu harus efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

“Mereka menjatuhkan rekanan lain dengan alasan yang dibuat-buat, demi memenangkan rekanan tertentu yang sudah dipersiapkan sebelumnya,” tandas Vence.

Sementara itu, ketua pokja ULP Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dessy yang dikonfirmasi via ponsel 08114530***, lewat pesan WA meminta untuk mengkonfirmasi masalah itu ke kantor. “Tapi setelah lebaran, Tks,” pesannya.**





Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN