Pemkot Wajib Transparan Penyaluran CSR

Reporter: Firmansyah

ANGGOTA DPRD Palu Moh Rum menegaskan bahwa setiap perusahaan maupun badan usaha yang ada di Kota Palu wajib memberikan dana corporate social responbility (CSR) untuk kegiatan masyarakat sekitar. Karena hal tersebut telah diatur dalam peraturan daerah (Perda). Olehnya pemerintah wajib memberitahukan ha tersebut kepada masyarakat. Hal itu diungkapkanya kepada media ini pekan lalu di ruanganya.

‘’Untuk penentuan besaran CSR tiap perusahaan maupun bidang usaha lainya, Perda tidak mengaturnya secara terperinci. Karena kita tidak tau berapa kebutuhan warga di setiap kelurahan, serta berapa nilai investasi ataupun pemasukan dari perusahaan tersebut. Intinya Perda CSR ini bertujuan untuk mempertegas bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk mengakomodir seluruh program masyarakat di wilayahnya, dan itu wajib,’’ ungkap Rum.

Badan pembentukan peraturan daerah itu sendiri, menurut Rum hanya sebatas membuat regulasi. Namun yang berperan dalam tehnis  implementasi tata kelola CSR kepada masyarakat adalah Pemkot. Selain itu, isi subtansi penanganan CSR dilakukan secara terbuka. Sehingga dana itu tersalur tepat sasaran kepada program dari masyarakat, tidak hanya dimanfaatkan sebagian orang atau oknum saja.

Menyoal tentang CSR di Kabupaten Morowali yang pengaturanya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, Rum menjelaskan bahwa ada perbedaan antara kabupaten dan kota. Karena di kota sudah ada Perda yang mengatur hal tersebut. Sementara untuk kabupaten menggunakan sistim otonomi. Di setiap desa bisa membuat Perdes.
‘’Ada lembaga pemberdayaan masyarakat yang mengaturanya. Artinya beda konteksnya, desa bisa mengelola pendapatanya sendiri dan juga membuat peraturan desa, beda dengan kelurahan yang ada di kota, karena sudah ada perda yang mengaturnya, " jelasnya.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN