Raih ‘Piala’ WDP Kali Kedua, DPRD Bentuk Pansus

Reporter/Donggala : Zubair

MERAIH Predikat Wajar Dengan Pengecualian atau WDP, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulteng, Pemerintah Kabupaten Donggala mendapat sorotan. Baik terkait pengendalian keuangan, pengelolaan pajak daerah, dan pengelolaan kas daerah.

Ada sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian Pemkab Donggala yang harus diperbaiki. Donggala selama dua tahun berturut turut mendapat predikat WDP terhadap opini laporan hasil pemeriksaan BPK yakni tahun 2016 dan 2017.

Temuan kelebihan pembayaran mencapai Rp4,5 miliar di sejumlah proyek fisik, terbesar di Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata. Selebihnya, adalah proyek pagar kantor bupati dan proyek rehabilitasi gedung DPRD Kabupaten Donggala. Dewan Donggala akan menindak lanjuti LHP BPK tersebut dengan membentuk Pansus LHP. Hal itu disampaikan oleh Namrud Mado, Rabu kemarin. Salah satu menjadi perhatian adalah pengelolaan kas daerah serta temuan temuan yang mencapai miliaran rupiah.

Untuk diketahui Pemkab Donggala 2017 belum mengembalikan ke kas negara temuan sejak tahun 2015 dari total14 miliar. Yang disetorkan sebesar baru Rp7 miliar. Seperti dikemukakan kepala inspektorat Kabupaten Donggala, inspektur Asis beberapa waktu lalu di hadapan pansus LKPj.

Seperti yang diberikan sebelumnya (06/06/2018) di koran ini disebutkan BPK bahwa Kabupaten Donggala menempati urutan ketiga yang mengarah pada kerugian sebesar Rp5.247.897.857.14. Dikembalikan juga hanya sebesar Rp325.304.606.66. Sisa temuannya masih mencapai Rp4.922.593.250.48.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN