 |
| Sumber : humas parmout |
DI Zaman milenial ini, perubahan begitu cepat terjadi.
Pemerintah Daerah harus bisa merespon perubahan tersebut dengan melalukan
berbagai terobosan, salah satunya melalui inovasi penerapan E Government atau
tata kelola Pemerintahan berbasis elektronik.
Pemerintah Daerah harus bisa merespon perubahan tersebut dengan melalukan
berbagai terobosan, salah satunya melalui inovasi penerapan E Government atau
tata kelola Pemerintahan berbasis elektronik.
Demikian seruan Pjs Bupati Parigi Moutong, Muhamad Nadir
ketika membuka sosialisasi proyek perubahan peserta Diklat kepemimpinan tingkat
IV angkatan XLII Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, di
aula lantai dua Kantor Bupati, Selasa (5/6).
ketika membuka sosialisasi proyek perubahan peserta Diklat kepemimpinan tingkat
IV angkatan XLII Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, di
aula lantai dua Kantor Bupati, Selasa (5/6).
Kata Pjs Bupati, tata kelola pemerintahan yang dilakukan
secara manual sudah ketinggalan. Sehingga diperlukan inovasi yang berbasis pada
elektronik. “Kalau kita pakai manual itu sudah ketinggalan. Saat ini
jamannya teknologi, kita harus bisa menerapkan prinsip E- Goevernment
dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
secara manual sudah ketinggalan. Sehingga diperlukan inovasi yang berbasis pada
elektronik. “Kalau kita pakai manual itu sudah ketinggalan. Saat ini
jamannya teknologi, kita harus bisa menerapkan prinsip E- Goevernment
dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Sulawesi Tengah
ini menyarankan untuk memudahkan proses pelayanan, OPD mesti berbenah
menerapkan pelayanan yang berbasis elektronik. Misalnya saja dalam proses
perencanaan, melalui aplikasi e-planing dan e-bugeting “Saat ini di
Kementerian Lembaga pusat, bahkan beberapa pemerintah daerah di Indonesia sudah
menerapkan E Government. Semua serba elektronik. Misalnya program perencanaan
kalau kita input secara manual, sistem tidak mau lagi menerima. Ini sangat
mempermudah pelayanan,”katanya.
ini menyarankan untuk memudahkan proses pelayanan, OPD mesti berbenah
menerapkan pelayanan yang berbasis elektronik. Misalnya saja dalam proses
perencanaan, melalui aplikasi e-planing dan e-bugeting “Saat ini di
Kementerian Lembaga pusat, bahkan beberapa pemerintah daerah di Indonesia sudah
menerapkan E Government. Semua serba elektronik. Misalnya program perencanaan
kalau kita input secara manual, sistem tidak mau lagi menerima. Ini sangat
mempermudah pelayanan,”katanya.
Alumnus IPDN angakatan 1988 itu menyatakan mendukung
penuh gagasan proyek perubahan yang dilakukan oleh tiga orang kesubbag di
Bagian Humas. Dia meminta Kabag Humas selaku mentor mendukung proyek perubahan
tersebut karena akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan
publik dan efektifitas organisasi. “Jadi syarat menduduki jabatan eselon
itu dilakukan dengan cara diklatpim. Sehingga tidak perlu lagi menempatkan
seseorang di jabatan tertentu karena faktor keluarga. Itu jaman dulu. Keluarga
boleh tapi sesuai kompetensinya. Kalau tidak kompeten biar keluarga minggir
dulu, begitu. Oleh karena itu saya minta Kabag Humas dukung penuh proyek
perubahan ini,” pintanya.
penuh gagasan proyek perubahan yang dilakukan oleh tiga orang kesubbag di
Bagian Humas. Dia meminta Kabag Humas selaku mentor mendukung proyek perubahan
tersebut karena akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan
publik dan efektifitas organisasi. “Jadi syarat menduduki jabatan eselon
itu dilakukan dengan cara diklatpim. Sehingga tidak perlu lagi menempatkan
seseorang di jabatan tertentu karena faktor keluarga. Itu jaman dulu. Keluarga
boleh tapi sesuai kompetensinya. Kalau tidak kompeten biar keluarga minggir
dulu, begitu. Oleh karena itu saya minta Kabag Humas dukung penuh proyek
perubahan ini,” pintanya.
Sebelumnya, panitia pelaksana sosialisasi, Jeprin yang
juga Kasubbag Dokumentasi dan Pelayanan Pers Bagian Humas dalam loporannya
mengatakan, sosialiasi proyek perubahan itu merupakan salah satu milestone atau
tahapan dari laboratorium kepemimpinan peserta diklat kepemimpinan tingkat IV
yang dilaksanakan selama dua bulan pada masa off class. Sosialisasi itu
katanya bertujuan menyampaikan gagasan inovasi proyek perubahan selanjutnya
menjaring dukungan dari para stakehoder.
juga Kasubbag Dokumentasi dan Pelayanan Pers Bagian Humas dalam loporannya
mengatakan, sosialiasi proyek perubahan itu merupakan salah satu milestone atau
tahapan dari laboratorium kepemimpinan peserta diklat kepemimpinan tingkat IV
yang dilaksanakan selama dua bulan pada masa off class. Sosialisasi itu
katanya bertujuan menyampaikan gagasan inovasi proyek perubahan selanjutnya
menjaring dukungan dari para stakehoder.
‘’Kami berharap melalui sosialisasi ini, proyek
perubahan yang kami lakukan bisa memperoleh masukan sekaligus dukungan dari
para stakehoder. Sehingga inovasi yang kami buat bermanfaat bagi Daerah dan
tentu saja organisasi di bagian Humas,” ujarnya
perubahan yang kami lakukan bisa memperoleh masukan sekaligus dukungan dari
para stakehoder. Sehingga inovasi yang kami buat bermanfaat bagi Daerah dan
tentu saja organisasi di bagian Humas,” ujarnya
Proyek perubahan yang disosialisasikan meliputi, sistem
pelayanan acara satu pintu berbasis elektronik (sepatu balet) yang digagas
Kasubag Protokol dan Perjalanan Astiti H Simpu SE, Klinik KerIsPatih
(Keterbukaan Informasi Publik) yang digagas Kasubbag Dokumentasi dan Pelayanan
Pers, Jeprin SSos MSi dan Hoot issues public service yang digagas Kasubbag
Penerangan dan Publikasi, Farid Ali Buraera.**
pelayanan acara satu pintu berbasis elektronik (sepatu balet) yang digagas
Kasubag Protokol dan Perjalanan Astiti H Simpu SE, Klinik KerIsPatih
(Keterbukaan Informasi Publik) yang digagas Kasubbag Dokumentasi dan Pelayanan
Pers, Jeprin SSos MSi dan Hoot issues public service yang digagas Kasubbag
Penerangan dan Publikasi, Farid Ali Buraera.**
