VOTING DAY BESOK 11 Ribu Buruh IMIP Bisa Mencoblos

Reporter: Ikhsan Madjido

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) pertanyakan informasi terkait 11 ribu karyawan PT IMIP yang memiliki hak pilih tidak dapat menyalurkan haknya pada pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 di Kabupaten Morowali. Pasalnya pihak perusahaan tidak memberikan izin libur pada hari H penyoblosan.

Hal ini diungkapkan anggota DPD RI Habib Saleh Al Djufri saat menggelar rapat kerja dengan gubernur Sulawesi Tengah di ruang Polibu Kantor Gubernur pada Senin (26/6/2018). “DPD hadir disini ingin mendengar bagaimana solusi masalah ini,” kata Habib Saleh. Menanggapi isu ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate, yang mewakili gubernur menyatakan bahwa pada awalnya pihak perusahaan tidak mengizinkan karyawannya atau tidak meliburkan karyawannya untuk ikut Pilkada.

“Namun, informasi dari direktur intelkam Polda Sulteng dan berdasarkan hasil koordinasi dengan PT IMIP bahwa akan memberikan izin kepada karyawannya untuk menggunakan hak pilihnya,” jelas Hidayat. Dalam rapat yang merupakan rangkaian kunjungan kerja DPD RI dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Pilkada serentak 2018 ini, Hidayat juga menjelaskan bahwa KPU kabupaten telah siap melakukan tahapan pelaksanaan pilkada.

“Secara umum, pelaksanaan pelaksanaan pilkada tahapannya berjalan baik dan lancar. Hari Jum’at sudah mulai didistribusikan logistik pilkada. Untuk masalah lapangan hampir sama yakni masalah DPT,” ungkap sekdaprov. Terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) Hidayat menjelaskan bahwa pihak sudah secara tegas melarang ASN terlibat dalam kegiatan pilkada. Dan menghimbau untuk netral.
“Ada tahapan yang boleh dilakukan, yakni boleh menghadiri kampanye tanpa atribut dan berorasi. Kalaupun ada temuan berdasarkan instruksi kepala daerah akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kami juga selalu ingatkan ke sekda kabupaten agar netral dan memantau ASN,” katanya.
Sementara itu, anggota DPD RI lainnya, Nurmawati Dewi Bantilan, mempertanyakan upaya yang dilakukan KPU berkaitan dengan peningkatan partisipasi publik dalam menggunakan hak pilihnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Sulteng, Sahran Raden menjelaskan bahwa pihaknya sudah berupaya maksimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, antara lain dengan penyebaran pamflet himbauan, baliho dan surat edaran ke setiap PPK dan PPS.

“Kami juga selama Ramadhan bersafari dengan berceramah di masjid menghimbau untuk menggunakan hak pilih pada 27 Juni nanti,” ungkap Sahran Raden. Ditambahkannya, saat minggu tenang ini pihak KPU sudah menurunkan alat peraga kampanye, sedangkan dari sisi pelaksanaan pemungutan dan perhitunga suara, sumberdaya manusia telap siap melaksanakannya sesuai bimtek.

Kunjungan kerja DPD RI ini merupakan bentuk dukungan moril dalam mewujudkan pembangunan daerah dalam hal ini melalui pilkada. “Juga untuk memastikan pilkada ini dapat terlaksana dengan baik sebagai upaya menciptakan pilkada yang lebih baik,” jelas Nurmawti Dewi Bantilan.

Turut hadir dalam rapat kerja ini Wakil Ketua DPRD, Asisten I, Kesbangpol, BIN Sulteng, akademisi, KPU, Bawaslu, dan Gakkumdu. Setelah rapat kemarin (25/6), hari ini sampai besok direncanakan DPD RI akan melakukan peninjauan lapangan antara lain ke Polda, KPU, Bawaslu, BIN Sulteng, dan KPUD dan Panwaslu Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak Tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tengah.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN