Belum Berkasus PPDB SD/SMP Negeri di Palu


reporter: yohanes clemens

DINAS Pendidikan dan Kebudayaan Palu, hingga kemarin (03/07/2018) belum ditemukan kasus berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019. Hal itu terungkap saat rapat koordinasi (Rakor) penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019.
Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah unsur pendidikan, di antaranya perwakilan Ombudsman Sulteng, Dewan Pendidikan Kota Palu, PGRI Kota Palu dan seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri serta perwakilan UPTD, di ruang kerja Kepala Disdikbud Kota Palu.


Kepala Disdikbud Palu Ansyar Sutiadi mengungkapkan PPDB SD/SMP Negeri saat ini di Kota Palu masih berjalan baik. ‘’Bahkan masih banyak sekolah-sekolah bangkunya tersedia, dengan data tersebut, kemungkinan semua peserta didik akan tertampung," kata Ansyar Sutiadi.
Namun pihaknya berharap kepada orang tua peserta didik, agar memasukan anaknya sesuai zonasi yang telah ditentukan. Sebap masih banyak orang tua yang mencoba-coba keluar dari zonasinya, hal ini pasti akan tidak diterima oleh pihak sekolah.
‘’Kalau soal kualitas mutu sekolah tidak perlu kahwatir, karena sekarang ini sekolah didorong dengan memfasilitasi, misalnya pemerataan sarana dan prasaranya, pemerataan tenaga kependidikanya baik kepsek maupun guru," terangnya.
Hal itu dapat dilihat dari bukti nyata yang kemarin, SDN Poboya menang di tingkat nasional. Itu tentunya hasil dan bukti nyata dari kita, kemarin juga di SMP UNBK sebanyak 13 sekolah melaksanakanya hingga di sekolah pelosok, sehingga tahun ini tidak tertumpuk lagi di satu sekolah UNBK.

‘’SMPN 1 Palu sudah melakukan PPDB yang sangat ketat dan saat ini masih kekurangan siswa, karena betul-betul melaksanakan PPDB bedasarkan aturan pemerintah yang berlaku dengan mengunakan sistem zonasi,’’ jelasnya.

Ansyar menambahkan, orang tua juga mengerti dengan kebijakan itu, tinggal penjelasan saja. Olehnya Ia mengimbau kepada kepala sekolah, agar melayani masyarakat dengan baik, berilah kepada mereka penjelasan yang baik terkait zonasi tersebut.
Sementara untuk keluhan yang masuk ke posko PPDB di Kantor Disdikbud Kota Palu, kata Ansyar, baru sekitar 15 orang, rata-rata yang mengeluh karena para orang tua peserta didik tidak memiliki kartu keluarga, kemudian ada yang dari luar daerah, karena anaknya suka sekolah di Palu.

“Saya sudah sampaikan kepada orang tua siswa tersebut, agar memindahkan dokumen kependudukannya ke Kota Palu, agar dilakukan pembinaan dokumen, karena dampak dari zonasi ini kita dapat lihat, ketertiban terhadap dokumen itu, rupanya masih banyak masyarakat kita yang belum tertib dokumen kependudukanya, kami berharap ini bisa disahuti oleh Dukcapil, dan pemerintah Kelurahan dan Kecamatan setempat untuk mendorong masyarakat kota Palu, agar tertib dengan dokumen kependudukanya,” imbaunya.

Sedangkan, terkait siswa luar daerah yang ingin masuk di Kota Palu masih menjadi waiting list Disdikbud Kota Palu. “Kami telah menyurat kepada Gubernur Sulteng melalui Kadisdikbud Sulteng, dengan harapan sesuai aturan kami ada pertemuan yang difasilitasi oleh provinsi, kami berharap peran provinsi untuk Kota Palu, karena banyak masyarakat Sigi dan Donggala ingin masuk ke Kota Palu, utamanya dipingiran atau perbatasan,” ungkapnya.

Ansyar menginginkan ada pembicaraan, minimal ada dukungan dari daerah, untuk membatu Kota Palu, karena di Kota Palu mengalami kekurangan ruang belajar, kursi dan meja. “Kami mohon dibicarakanlah, karena pemerintah sudah menghitung kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota  bedasarkan jumlah penduduknya,” ungkapnya.

Maka saya berharap, Disdikbud Sulteng mengambil peran untuk memfasilitasi Kota Palu, dan ini tahun kedua karena tahun lalu sudah disampaikan, tetapi belum direspon oleh provinsi.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN