Dede Yusuf Dituding Tak Bela Buruh


Reporter/Morowali: Bambang Sumantri

MENANGGAPI Pernyataan Komisi IX DPR RI terkait gaji karyawan yang sudah bekerja selama dua tahun dapat memperoleh upah kisaran Rp8 s/d 10 juta per bulan, mendapat reaksi keras aktivis Morowali, Asnan As'ad.

Ketika diwawancara via pesan elektronik WhatsApp (WA) Sabtu (14/7/2018), Asnan mengungkapkan bahwa pernyataan Ketua Komisi IX, Dede Yusuf justru memperkeruh suasana dan membuat gaduh kondisi di Kabupaten Morowali.

‘’Ini justru pernyataan yang sangat keliru dan membuat buruh sangat gaduh dengan peryataan tersebut. Artinya, pernyataan Dede Yusuf sebagai Ketua Komisi IX DPR RI, sangat kami sayangkan. Dia tidak paham kondisi di lapangan, kalau pernyataan ini disampaikan oleh management perusahaan ke Komisi IX, maka berarti tidak mempertimbangkan apa yang telah disampaikan, persoalan gaji karyawan yang harus ditanyakan adalah karyawan bukan para elit korporasi yang sedang bertolak belakang dengan kami sebagai buruh, kalau seperti ini wakil rakyat kami di senayan sana, lebih baik berhenti menjadi wakil rakyat, lebih baik jadi wakil perusahaan saja,’’ ungkap Asnan.

Ditegaskannya, melalui realese tersebut, Komisi IX tidak perlu datang kunjungan kerja ke Morowali jika hanya datang membuat gaduh karyawan di Morowali. ‘’Pernyataan Dede Yusuf lewat medsos cukup membuat marah buruh di Morowali, karena pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi karyawan yang ada di site PT IMIP.

Perlu juga kami sampaikan bahwa jumlah karyawan lokal yang ada di perusahaan tersebut sampai di angka 28.000 itu adalah hoax, bisa kita lihat bersama di lapangan dan kita buktikan sama-sama, apalagi ketika melihat pernyataan tersebut juga telah disebutkan angka TKA hanya ada 10%, ini juga justru sebuah kebohongan besar, wakil rakyat kami Komisi IX yang kami hormati, kalian dikasi berita hoaks oleh korporasi tersebut, coba turun Sidak ataupun kunkernya jangan memberitahu kepada siapa pun termasuk perusahaan supaya TKA asal Tiongkok tersebut tidak kembali ditertibkan oleh perusahaan tersebut dalam hal ini disembunyikan oleh korporasi,’’ ujarnya.

Asnan juga menuturkan bahwa jika dua lembaga, baik eksekutif maupun legislatif tidak memberikan perhatian, maka masyarakat akan turun tangan sendiri. ‘’Kami hanya ingin menegaskan kalau tidak ada tindakan pemerintah, baik itu legislatif maupun eksekutif soal TKA, maka kami sebagai buruh yang akan melakukan Sidak sendiri supaya pemerintah kita tidak capek-capek lagi turun ke Morowali untuk Sidak. Biar kami yang melakukan baru kami kirimkan TKA itu kembali ke Jakarta, kami tidak butuh TKA ilegal, karena mereka tidak paham budaya dan adat istiadat kami, mereka tidak menghargai kami sebagai rakyat Morowali, satu kata yang harus kami katakan, usir TKA ilegal," tandasnya.

Sebelumnya,  Ketua Komisi IX DPR-RI, Dede Yusuf melanjutkan kunjungan ke kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kecamatan Bahodopi. Rombongan langsung dibawa ke kawasan pabrik, kantin Indonesia dan kantin China dan meninjau situasi para pekerja serta fasilitas yang ada di dalamnya. Dede Yusuf dan anggota DPR-RI lainnya juga menyempatkan sesekali berbincang dengan beberapa pekerja.

Usai melakukan pemantauan di beberapa titik termasuk di kampus Politeknik Industri, rombongan kemudian melakukan pertemuan di ruang rapat untuk mendengar pemaparan oleh pihak perusahaan terutama masalah Tenaga Kerja Asing (TKA). "Setelah kami melihat di lapangan dan pemaparan pihak perusahaan, permasalahan TKA di IMIP tidak seperti yang banyak dibicarakan, demikian pula dengan kabar adanya perbedaan kerja karyawan lokal dan TKA" ungkap Dede Yusuf.

Wakil rakyat asal Partai Demokrat itu mengaku sempat menanyakan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Morowali dampak dari kehadiran perusahaan di dalam kawasan PT IMIP, dan diakui telah memberikan kontribusi pendapatan ekonomi yang cukup besar untuk masyarakat dan daerah. "Kami yakin semua akan mendukung kalau ada perusahaan bisa memberi dampak ekonomi ke masyarakat, izin berinvestasi boleh saja kita berikan kemudahan, akan tetapi pengawasan juga harus kita perketat sesuai regulasi yang ada," ungkap mantan aktor laga itu.

Secara umum, Komisi IX berpesan kepada Pemkab Morowali agar meningkatkan fungsi kontrol pengawasan masuknya TKA ke daerah, karena dengan cara itu maka keberadaan TKA akan dapat terdeteksi semua ruang geraknya. "Kami dari Komisi IX berharap di Kabupaten Morowali dibuatkan pos TKA untuk mengawasi TKA yang masuk dan keluar," ujarnya.

Sementara, Chief Eksekutif Officer (CEO) PT IMIP, Alexander Barus mengatakan bahwa pihak IMIP tidak merasa  keberatan apabila ditempatkan pos pengawasan, karena itu demi kebaikan dan kelangsungan sebanyak 15 perusahaan di dalam kawasan IMIP yang sekarang sudah beroperasi. "Ya silahkan saja, malah lebih bagus lagi untuk mengawasi perusahaan, kalau perlu kami akan menyiapkan tempatnya" tandasnya.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN