Dipecat Kades, Staf Lapor Bupati Morut

Reporter/Morut: Pariaman Tambunan
KEPALA DESA Wawopada Kecamatan Lembo, Morut Yopin Lagandesa memecat empat perangkat desa berbuntut panjang. Surat pemecatan Nomor 21/SK-KDW/V/2018 tentang pemberhentian perangkat Desa Wawopada disinyalir tidak sah karena belum memperoleh rekomendasi pemerintah kecamatan.

Akibatnya, keempat perangkat desa itu mengadu ke Bupati Morut. Menurut salah satu aparat yang dipecat, Mariana kepada Kaili Post, bahwa SK itu ilegal karena tanpa ada rekomondasi ataupun konsultasi dari pihak Camat Lembo (24/07/2018). Akibat kesewenang-wenangan itu, dirinya melaporkan kepada Bupati Morut 29 Juni 2018 lalu. Alasannya,  keberatan karena tidak sesuai dengan Uu No 6 Thn 2014 Tentang Desa Bab V Pasal 26 ayat 2 huruf b, dan selanjutnya pasal 49 ayat 2.

Pada ayat 1 Perangkat desa diangkat dan diberhentikannya kepala desa setelah konsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Wali kota. ‘’Sementara kami yaitu Marini Citra Ayu Monduale, jabatan Kepala Urusan Perencanaan, Aris Novertian Kawile Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan 3, Veronica Lawesa Kepala Dusun Dua tidak ada surat rekomondasi pemberhentian dari Camat,’’ terang Marini.

Anehnya pada saat dirinya akan diberhentikan, kepala desa datang ke rumah Marini menyampaikan bahwa ia diberhentikan atas desakan, tanpa mau menyebut atas desakan siapa. ‘’Setelah saya telusuri ke kantor desa ada yang ganjil tentang pengangkatan perangkat desa yang baru, kepala desa sangat berani mengeluarkan SK juga kepada perangkat desa yang baru tanpa ada surat rekomondasi atau konsultasi dari pihak Camat yaitu Serlianti Klementina, Anwarthan Lantoni, Wilthan Labulu, Meiriana Mananeke, Albert Swhester Mandalele. ‘’Sungguh ini di luar aturan,’’  ujarnya.

Camat Lembo via telpon menyampaikan bahwa SK Kades ke dirinya hanya tembusan. Seharusnya, menurut UU harus konsultasi. ‘’Itu sudah menyalahi aturan yang seharusnya dalam hal pemberhentian aparatur desa kepala desa harus konsultasi kepada Camat dulu baru bisa membuat SK pemberhentian aparatur desa,’’ kata Camat Lembo.

Bupati sendiri menurunkan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Andy Parenrengi bersama stafnya datang untuk memediasi permasalahan tersebut. Andy didampingi pihak Kecamatan Lembo  (24/07/2018) di kantor Desa Wawopada. Pada saat itu hadir juga Kepala desa, Ketua BPD, dan para perangkat desa lainnya, serta masyarakat Wawopada. Dalam hal memediasi permasalahan tersebut, Andy Parenrengi menyampaikan bahwa desa-desa yang ada di seluruh Indonesia sudah sangat jelas di UU apa fungsi kepala desa dan perangkat desa, serta lembaga-lembaga yang ada di desa.

Kepala desa melakukan penjaringan-penjaringan aparatur desa atau menyeleksi perangkat desa. Kepala desa harus melakukan konsultasi dengan camat mengenai perangkat desa. Camat memberikan rekomondasi tertulis yang memuat mengangkat perangkat desa yang telah di konsultasikan dengan kepala desa.

‘’Rekomondasi tertulis camat merupakan dasar kades dalam mengangkat perangkat desa dengan keputusan kepala desa. Artinya salah satu nomenklatur berdasarkan rekomondasi camat itu termuat di SK kepala desa,’’ ujar Andy. Pasal 68 UU Desa perangkat desa diberhentikan usianya telah genap 60 tahun itu berdasarkan UU dan PP turunannya Permen perangkat desa itu difinitif berhenti pada saat usia 60 tahun.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN