Gubernur SESALKAN Sikap Dewan Adat



Reporter/editor: Firmansyah/Andono wibisono

‘’Dewan Adat Harus Bijak & Adil. Harusnya juga dilarang kampanye dengan tagar #2019 Jokowi Dua Periode’’


BELUM LAMA INI – 19 Juli 2018, Dewan Adat Kota Palu melarang atau menolak gerakan tagar #2019 ganti presiden. Sontak saja sikap Dewan Adat kota itu mengundang reaksi pro dan kontra di Lembah Palu. Pasalnya, pelarangan itu terjadi di tahun politik, tahun dimana 2019 akan serentak pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). 

Menyikapi ini, redaksi Kaili Post mencoba meminta komentar pihak-pihak terkait, stakeholder dan penanggung jawab daerah. Tak terkecuali Gubernur Sulteng, Longki Djanggola. Apa reaksi orang nomor satu terkait larangan tagar #2019 ganti presiden tersebut? Berikut wawancara via pesan elektronik (22/07/2018).

Sebagai Gubernur, Longki menyesalkan pernyataan dan sikap Dewan Adat Kota Palu yang melarang tagar #2019 Ganti Presiden. Pernyataan dewan adat telah melanggar UUD 1945 pasal 28 tentang kebebsan orang berpendapat, berserikat dan berkumpul. Itu anti demokrasi.

Gubernur juga menegaskan, sikap Dewan Adat Palu pun bertentangan dengan sikap KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga penyelenggara kepemiluan itu saja tidak pernah mengeluarkan larangan terkait dengan hak berpendapat secara politik warganegara atau pemilih. ‘’Dua lembaga itu kan yang mengatur dan penyelenggara berdemokrasi lewat pemilu,’’ tandas Gubernur yang juga Ketua Partai Gerindra Sulteng itu.

Disarankan Gubernur, harusnya dewan adat lebih bijak dan adil dan menjaga harmoni keberagaman. Termasuk beragam aspirasi politik masyarakat. Apabila di masyarakat adat dilarang satu aspirasi masyarakat maka aspirasi masyarakat yang lainnya pun juga harus dilarang.  ‘’Kalau mau adil dan bijak sebaiknya dilarang juga oleh dewan adat tagar #2019 Jokowi dua periode. Dan tagar tagar lain yang untuk Jokowi dilarang di Kota Palu.’’ Tulis gubernur kembali.

Olehnya, menyikapi dan meredam gejolak politik jangan sampai memanas, sebagai Gubernur, Longki Djanggola menyarankan agar Dewan Adat tidak menceburkan diri ke dalam politik praktis. Dewan Adat Kota Palu diminta untuk netral, bila tetap ingin dihormati dan dihargai masyarakat adat di Palu.

‘’Semakin bijak dan beradat bila Dewan Adat menarik pernyataannya dan memohon maaf pada masyarakat adatnya. Jangan mengganggu ketenangan dan ketentraman masyarakat adatnya sendiri,’’ tandas gubernur.

Berikut  tulisan asli pesan singkat gubernur ke redaksi Kaili Post, ‘’Sebagai gubernur sulteng sy menyesalkan pernyataan n sikap dewan adatbkotanpalu yg melarang tagar #2019 ganti presiden dikota palu . Perbyataan tsb bertentangan dgn uud 1945 psl 28 ttg kebebasan org utk berkumpul n mengeluarkn pendapat dan juga perbyataan tsb bertentangan dgn sikap kpu n bawaslu. Dua lembaga begara yg mengatur masy berdemokrasi . Krn kpu n bawaslu RI tdk pernah melarang tagar tsb dan juga tdk pernah mengatakan bhw tagar tsb melanggar. Jika mau bijak n adil dlm mengatur masy adatnya mk semua tagar2 # 2019 jokowi dua peruode dan tagar2 lain utk kampanye jokowkibjuga harus di larang di kota palu . Saran sy sbgi gubernur , dewan adat kota tdk boleh melibatkan diri dlm politik praktis dan dewan adat harus tetap netral bila mau dewan adat itu dihirmati n dihargai oleh masy adatnya. Dan plg bijak dan akan sgt beradat bila dewan adat memohon maaf kpd masy adatnya dan menarik pernyataannya yg justru mengganggu ketenangan n ketentraman masy adatnya sendiri. Tks

Sebelumnya, seperti dilansir Antaranews Sulteng Dewan Adat Kota Palu menyatakan sikap menolak adanya gerakan Ganti Presiden seperti yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #2019 Ganti Presiden.

Penyataan sikap itu dibacakan oleh Ketua Dewan Adat Palu Moh. Rum Parampasi didampingi Wakil Ketua Dewan Adat Kota DR Timudin Mbow dan 15 ketua adat kelurahan se Kota Palu, di Baruga Lapangan Vatulemo Palu, Selasa.
"Tabe, kami dari lembaga adat di lingkungan Kota Palu, dengan adanya informasi di media sosial tentang gerakan #2019 Ganti Presiden, demi menjaga toleransi, kekeluargaan dan kegotong royongan serta kenyamanan adat, hari ini telah menyatakan sikap menolak gerakan itu," kata Rum.

Dewan Adat Palu menyatakan tidak menolelir segala bentuk gerakan #2019 Ganti Presiden yang dapat mengganggu kenyamanan, ketertiban dan kekeluargaan di wilayah Kota Palu. Lembaga adat mengharapkan kepada aparat keamanan untuk tidak menolelir gerakan apapun yang dapat mengganggu keberlangsungan pembangunan di Kota Palu.

Lembaga adat, akan memberikan sanksi adat kepada To Salah (melanggar aturan adat) berupa sala lama, salah baba, sala mbivi, dan ombo guna memberikan efek jera kepada pelaku. "Demikian pernyataan sikap ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya. Masintuvu Kita Maroso Morambanga Kita Marisi (Bersatu kita kuat dan bersama-sama kita kokoh), Songgompoasi," jelas Rum.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN