HGB SPM Harus Dicabut !!


reporter: Firmansyah

WARGA Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise kekeh minta Hak Guna Bangunan CV Sinar Putra Murni (SPM) segera dicabut. Warga menuntut Dekot dan BPN Palu mengabulkan tuntutan warga di lahan seluas 4,6 hektare itu. Demikian terlontar kala rapat dengar pendapat (RDP) antara masyarakat Kelurahan Tondo dan Talise, Dekot, Pemkot serta BPN, Senin (30/7/2018).

Warga meminta agar dilakukan pencabutan maupun pembatalan sertifikat HGB di atas lahan 4,6 hektar ke SPM serta penghentian aktifitas di atas lahan seluas 83 hektar tanah adat kedua kelurahan tersebut.

RDP dimulai sejak pukul 11.00 Wita, ratusan warga di dua kelurahan di wilayah Kecamatan Mantikulore kembali mendatangi Dekot. Tujuannya,  mempertanyakan kelanjutan penanganan perpanjangan HGB dan HGU. Warga mendengar bahwa BPN memberikan perpanjangan izin HGB dan HGU pada SPM kembali. Sofyan R Aswin, pimpinan RDP pun memperkenankan kedua masyarakat untuk bersama-sama dalam forum RDP.

Kepala Seksi bagian Hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palu, Nurdin mengungkapkan bahwa penerbitan sertifikat HGB pertama kali dikeluarkan di tahun 1989 dengan Surat Nomor 8, seluas 109.680 hektar. Tahun 1990 dipisahkan sebahagian HGB Nomor 22 seluas 103.680 hektar. Dari ratusan hektar tanah tersebut, menurutnya, belum dikeluarkan perpanjangan kontrak.

Lahan seluas 15 hektar milik warga telah dimanfaatkan untuk pembangunan Mapolda Sulteng. Jadi dari 103 hektar lebih tanah tersebut, tersisa sekitar 88 hektar. Olehnya, dengan adanya surat keputusan dari Wali Kota untuk tidak melakukan perpanjangan kontrak, maka hal itu mereka penuhi. Seiring waktu, ada program dari pemerintah pusat, untuk pembangunan perumahan murah bersubsidi (BTN Roviga) dengan menggunakan lahan sebanyak 4,6 hektar. Tersisa tanah milik warga kurang lebih 83 hektar lebih. ‘’Karena ada surat dari Wali Kota untuk menunda perpanjangan kontrak, selain itu 83 hektar lebih tanah tersebut tidak ada aktifitas di dalamnya,’’ jelasnya.

Perwakilan masyarakat dua kelurahan, Ismail menegaskan bahwa masyarakat tidak mempermasalahkan penggunaan lahan sekitar 15 hektar, untuk pembangunan Mapolda Sulteng. Namun yang menjadi polemik adalah, sisa tanah 4,6 hektar yang telah didirikan perumahan murah bersubsidi tersebut bagaimana penangananya.

Selain itu mereka meminta agar pihak terkait untuk mencabut izin HGB dan HGU dua perusahaan itu. Serta di lahan tanah warga sekitar 83 hektar semua aktifitas dihentikan. ‘’Kami meminta agar pendirian bangunan di lahan 4,6 hektar tersebut agar dibahas bersama pihak-pihak terkait, " tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi C, Nanang  bersepakat agar izin HGB dan HGU perusahaan yang melakukan aktifitas di lahan warga untuk dilakukan pencabutan izin. Dia juga menghimbau agar apapun aktifitas di lahan tersebut untuk segera dihentikan. ‘’Tidak boleh ada aktifitas di atas tanah warga walau hanya sejengkal. Semuanya harus segera dihentikan. Hingga semuanya telah selesai dibahas, serta mendapatkan penyelesaianya, " pungkasnya.

Alimudin H Ali Bau selaku anggota Komisi B menyarankan agar saat ini dilakukan penandatanganan kesepahaman bersama, agar tidak ada perpanjangan kontrak, pembahasan lahan 4,6 hektar. Sehingga tidak menjadi ganjalan bagi warga ke depannya.

Hal senda ditimpali Ridwan Alimuda. Ia menyarankan agar tanah seluas 4,6 hektar yang telah didirikan perumahan murah bersubsidi tersebut untuk dimanfaatkan oleh masyarakat tidak mampu di dua kelurahan tersebut. Sehingga tidak perlu adanya eksekusi yang akan merusak fisik bangunan itu.

‘’Untuk lebih efesiennya lahan tersebut, saya menyarankan agar dialokasikan kepada masyarakat yang kurang mampu di dua kelurahan ini,’’ ungkapnya.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN