Ikbal: DKP Makan Gaji Buta di 26 SMP


 
DKP Harus Mengembalikan Dana Itu, Karena Dana Itu dari BOS yang Dianggarkan APBN. Itu merugikan Negara, bila tidak Berbahaya secara Hukum,’’ 
reporter: firmansyah
RAPAT DENGAR Pendapat antara Komisi A Dekot bersama Dikjar kemarin siang, terungkap temuan bahwa ada aduan dari 26 SMP se Kota Palu, bahwa ternyata nama-nama ‘pengajar seni’ atas Instruksi Wali Kota yang melibatkan DKP (dewan kesenian palu) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sayangnya, setiap sekolah menganggarkan Rp500 ribu/pengajar dan tiap bulan dananya keluar.

Menurut Ikbal Andi Magga, tiap pengajar memberikan pelajaran seni kepada siswa. Imbalan dari sekolah Rp500 ribu/pengajar. Setiap sekolah kadang lebih dari satu yang diplot oleh DKP. Namun dalam orientasinya, selama setahun mereka tidak pernah datang melaksanakan tugasnya, alias makan gaji buta. Karena honor tetap dibayarkan. Menyikapi hal tersebut, Eki, sapaan akrabnya meminta agar Wali kota mencabut instruksi tersebut.

‘’Ini kan merugikan negara, karena gajinya rutin dibayarkan tiap bulannya. Tapi tenaga pengajarnya tidak pernah dating,’’ pungkasnya kepada media ini. Dari pengakuan beberapa guru yang ditemui, Ikbal mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun tenaga pengajar dari DKP yang datang ke sekolah mereka. Justru juru tagih dari DKP yang tiap bulannya rutin datang membawa surat perintah Wali kota.

‘’Olehya kami berharap agar DKP mengembalikan uang tersebut. Karena hal itu merugikan pihak sekolah, serta menciderai dunia pendidikan,’’ pungkasnya. Ikbal juga menambahkan bahwa dana yang dipergunakan untuk membayar tenaga pengajar DKP menggunakan dana opersional sekolah (BOS) yang nota bene berasal dari APBN. Otomatis hal tersebut merugikan negara.

‘’Seni memang dibutuhkan oleh setiap sekolah, untuk menggugah minat dan bakat siswa di bidang kesenian. Tapi karena ini menggunakan uang negara, jadi tolong disesuaikan dengan penganggaran uang tersebut, " jelasnya.

Hal tersebut menurut Ikbal baik untuk mengembangkan bakat siswa agar berprestasi di bidang seni. Namun program dari pemerintah tersebut tidak berjalan dengan lancar, karena ketidakhadiran seniman DKP untuk memberikan materi pelajarannya. Olehnya dia akan membuat surat rekomondasi kepada Wali Kota, untuk mencabut keputusan tersebut. Selain itu DKP juga harus mengadakan rapat internal, untuk mengevaluasi kemana aliran dana yang dibayarkan kepada mereka.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
loading...
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN