Kas Sisa Rp200 Juta, Program TW 3 Terancam

Reporter/Donggala: Zubair

KABUPATEN Donggala benar-benar lampu kuning keuangannya. Sampai kemarin (30/07/2018) kas keungan Pemkab ditengarai sisa Rp200 juta saja. Anehnya, sebelumnya disebutkan ada silpa Rp27 miliar. Di sisi lain, hingga kemarin Pansus LHP Dekab belum dapat pulang ke Palu disebabkan belum membeli tiket pesawat.

Adalah anggota Dekab, Asgaf Umar kepada Kaili Post menuturkan kondisi keuangan kabupaten tertua di Sulteng itu kemarin. Ia pun keheranan karena sisa kas Rp200 juta disampaikan kepadanya oleh staf keuangan Pemkab. Menurutnya, apabila hal itu benar maka program Pemkab untuk Triwulan ketiga terancam stagnan.


‘’Menurut orang keuangan nanti Agustus baru semua terealisasi anggaran,’’ tutur Asgaf menirukan. Ia pun prihatin dengan kondisi keuangan daerah tersebut. Karena akan mengancam jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. ‘’Informssi dari keuangan begitu saya terima keuangan saat ini tinggal 200 juta rupiah, padahal dalam pembahasan sebelumnya silpa di kas daerah ada sekitar 27 miliar rupiah," ungkapnya keheranan.

Bahkan, lanjutnya, kepulangan rombongan Pansus I LHP dari konsultasi di Jakarta tertunda lantaran belum bisa membeli tiket pesawat balik ke Palu. Ia meminta Pemda bersikap hati hati terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sebab hal ini menjadi catatan BPK terkait opini wajar dengan pengecualian. Karena salah satu yang menjadi sorotan ialah pengendalian pengelolaan keuangan daerah yang kurang baik.

Sebelumnya diberitakan Kaili Post bahwa Predikat Wajar Dengan Pengecualian atau WDP, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulteng, Pemerintah Kabupaten Donggala mendapat sorotan. Baik terkait pengendalian keuangan, pengelolaan pajak daerah, dan pengelolaan kas daerah.

Ada sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian Pemkab Donggala yang harus diperbaiki. Donggala selama dua tahun berturut turut mendapat predikat WDP terhadap opini laporan hasil pemeriksaan BPK yakni tahun 2016 dan 2017.

Temuan kelebihan pembayaran mencapai Rp4,5 miliar di sejumlah proyek fisik, terbesar di Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata. Selebihnya, adalah proyek pagar kantor bupati dan proyek rehabilitasi gedung DPRD Kabupaten Donggala. Dewan Donggala akan menindak lanjuti LHP BPK tersebut dengan membentuk Pansus LHP. Hal itu disampaikan oleh Namrud Mado, Rabu kemarin. Salah satu menjadi perhatian adalah pengelolaan kas daerah serta temuan-temuan yang mencapai miliaran rupiah.

Untuk diketahui Pemkab Donggala 2017 belum mengembalikan ke kas negara temuan sejak tahun 2015 dari total 14 miliar. Yang disetorkan sebesar baru Rp 7 miliar. Seperti dikemukakan kepala inspektorat Kabupaten Donggala, inspektur Asis beberapa waktu lalu di hadapan pansus LKPJ.

Seperti yang diberikan sebelumnya (06/06/2018) di koran ini disebutkan BPK bahwa Kabupaten Donggala menempati urutan ketiga yang mengarah pada kerugian sebesar Rp5.247.897.857.14. Dikembalikan juga hanya sebesar Rp325.304.606.66. Sisa temuannya masih mencapai Rp4.922.593.250.48.
4 Masalah WDP Terus

Ada empat poin mendasar yang harus diperbaiki Pemerintah Kabupaten Donggala jika ingin opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK RI perwakilan Sulteng tidak lagi berulang di tahun-tahun mendatang. Apa saja empat itu? Pertama; kata Ketua Pansus I LHP DPRD Donggala, Abubakar Aljufrie pekan lalu adalah, memperbaiki kelemahan Pemkab terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) selama ini. BOS di Donggala pengelolaannya sangat buruk.

Kedua; laporan realisasi anggaran. Pemkab semisal;  di TA 2017 menyajikan saldo lain-lain dari PAD yang sah berupa dana BOS sebesar  Rp50.968.501 miliar. Sedangkan pada neraca per Desember 2017 menyajikan saldo Kas di bendahara BOS sebesar Rp2.017.050,394 di Neraca, serta menyajikan lain-lain PAD yang sah berupa pendapatan dana BOS sebesar Rp50.740.670 miliar, dan belanja barang BOS sebesar Rp24 miliar lebih pada laporan operasional. 

Sementara data yang digunakan untuk menyajikan dalam laporan keuangan adalah data rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana Bos tim manajemen BOS Dinas pendidikan Kabupaten Donggala. Pemkab menerima alokasi pendapatan hibah dari pemerintah provinsi Sulteng berupa dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang tertuang dalam naskah perjanjian hibah antara gubernur dan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Donggala, nomor: 451.4/36.95/PTK.FTP/DIKBUD-204/887/dikbud/2017 tanggak 17 Pebruari, tentang penyaluran dana bantuan operasional sekolah tahun 2017 untuk satuan pendidikan dasar (SD dan SMP).

Dana yang tercantum dalam NPH tersebut sebesar Rp49,760 miliar yang kemudian direvisi dengan naskah perjanjian hibah BOS. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan laporan penggunaan BOS untuk menilai kesesuaian penggunaan BOS  dengan ketentuan yang berlaku serta kelengkapan dan akurasi dalam LKPD Kabupaten Donggala TA 2017.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN