Modus Persekongkolan Tender Cepat Rekanan Lapor ke Tipikor

reportase: ikhsan madjido

ISU Miring seputar proyek pemerintah, memang tidak pernah berhenti. Berbagai indikasi dan kecurigaan, terus mengiringi jalannya proyek yang dilaksanakan di sejumlah OPD. Sejumlah tudingan, kerap diterima pelaksana lelang, baik di lingkaran Dinas pemilik kegiatan, maupun Bagian Barang dan Jasa.

Salah satunya yang mencuat ke permukaan adalah mekanisme E-Tendering melalui E-Lelang Cepat/E-Seleksi Cepat. Perubahan demi perubahan yang terjadi dalam regulasi mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dikeluarkan dengan amat cepat. Belum selesai pemahaman terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2015, saat ini sudah diganti dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Harus kita akui, bahwa perubahan tersebut memang sudah sepatutnya dilaksanakan karena proses perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin cepat, membuat penyederhanaan kegiatan pengadaan barang/jasa perlu untuk diakomodir dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu perubahan yang cukup signifikan dalam percepatan proses pemilihan penyedia yang dimulai pada tahun 2015 dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 4 Tahun 2015 adalah mekanisme percepatan E-Tendering melalui E-Lelang Cepat/E-Seleksi Cepat. Perubahan ini yang tetap dipertahankan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dengan nama Tender Cepat.

Namun, perubahan ini justru menjadi sarana oknum-oknum tertentu untuk melakukan proses persekongkolan dalam memilih penyedia tertentu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tak ayal, beberapa rekanan yang merasa dirugikan angkat bicara. Misalnya proyek pengadaan barang dan jasa di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Tengah (Sulteng) ditengarai menyalahi prosedur. Selain sarat indikasi korupsi dan kolusi, diduga ada kongkalikong antara rekanan dengan pejabat setempat.
Salah satu rekanan menilai ada konspirasi jahat, karena unit layanan pengadaan (ULP) mengumumkan lelang proyek di laman ULP Kementrerian Luar Negeri (Kemenlu) bukan di laman ULP Kemenag.
Lebih ironis lagi, proyek ini di umumkan menjelang libur panjang lebaran dan penutupannya dua hari jelang hari Raya Idul Fitri. Alasannya, server down sehingga harus dilelang di tempat lain.
”Misalnya proyek peningkatan sarana sarana dan prasarana pendukung Madrasah melalui SBSN dengan anggaran sekira Rp5,9 miliar. Kami baru mengetahui setelah lelang proyek ini ditutup. Ini sungguh sangat tidak etis dan elok. Dimana azas transparansi dan akuntablitasnya,” katanya.
Lain lagi lelang proyek pengadaan bawang merah di lima kabupaten di Sulawesi Tengah, rekanan juga merasa dirugikan.
ULP Dinas Hortikultura dan Tanaman Pangan Sulteng dinilai melakukan persekongkolan untuk memenangkan rekanan tertentu. Indikasi itu terlihat seperti merubah jadwal pemasukan dokumen pada E-Lelang, akibatnya rekanan lain digugurkan dengan alasan penawaran tidak cukup 45 hari kalender. Ada juga rekanan di kabupaten lain dimenangkan tetapi di kabupaten tertentu dimenangkan. Padahal alasan digugurkannya rekanan ini karena tidak tersediannya stok.
Sementara itu, salah satu pokja ULP menepis semua tuduhan itu. Ditegaskannya bahwa proses evaluasi yang telah pokja laksanakan sudah sesuai dengan aturan dan dokumen lelang. “Mengenai tuduhan, harusnya yang menuduh itu melihat dokumen lelang ada atau tidak dalam dokumen lelang yang mengatakan bahwa mengambil dukungan dari luar tidak boleh,” jelasnya.

Tidak puas dengan alasan ULP ini, rekanan pun melaporkan kasus ini ke tipikor Palu. “Pokja terindikasi melakukan KKN dan persekongkolan dengan mengarahkan pemenang lelang. Makanya hari ini (Jum’at, 29/6) kami resmi melapor ke Polres Palu bagian tipikor,” kata rekanan yang tidak mau namanya dikorankan.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
loading...
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN