Pansus LHP Alot, Minta Pimpinan OPD Hadir


KET FOTO :Rapat Pansus dipending hanya karena tidak dihadiri pimpinan OPD.
Reporter/donggala : zubair

PANITIA Khusus (Pansus) I LHP Selasa (10/7) kemarin,  belum puas dengan kehadiran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengklarifikasi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Tengah, yang hanya diwakilkan para sekretaris dinas.

Rapat berlangsung alot karena tidak dihadiri oleh pimpinan OPD serta tenaga teknis dinas terkait. Akhirnya rapat dipending sebelum menghadirkan pimpinan OPD. Di antara dinas yang dihadirkan tersebut yakni DPPKAD, Bendahara Umum Daerah, Dinas PUPR, dan BKDSDM.

Keempat dinas tersebut hanya diwakilkan sekretaris masing masing. Sementara satu dinas yang seharusnya dihadirkan yakni Dinas Pendapatan Daerah. Anggota Pansus LHP tahun 2017 kecewa ketidak-hadiran sejumlah kepala OPD yang diundang Pansus.

Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus I Abubakar Aljufrie, dan didampingi koordinator Pansus Wakil ketua DPRD Donggala Sofyan Jotolembah. Ketua Pansus menyepakati terkait buku dua yang menjadi fokus untuk dibahas. Apa yang menjadi temuan pada buku dua opini atas temuan terhadap pegendalian pajak daerah, kelemahan gaji pegawai, dan pengendalian kelemahan belanja langsung sehingga memperoleh hasil yang kurang menggembirakan atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Untuk tidak mendapat lagi ada temuan yang sama di tahun mendatang, Abu mengharapkan semua OPD komitmen untuk patut terhadap perundangan dan peraturan yang berlaku. ‘’Kita berharap LHP 2018 tidak akan kembali meraih WDP, maka kita siap merubah sistem agar tidak terulang opini tersebut," ujarnya.

Menyambung pernyataan tersebut, Waket I Dewan Donggala, Sofyan Jitolembah menegaskan kepada semua OPD yang hadir agar mempelajari hasil temuan BPK tersebut agar dapat menyempurnakan tahun depan. Terkait dinas PUPR, yang melanggar undang undang, ini tidak dapat dianulir. 

Dia berharap semua perangkat di dinas tersebut harus dilakukan revitalisasi struktur, dengan membuat surat pernyataan siap berjanji untuk memperbaiki sistem. Rapat ini kata Sofyan, instansi OPD  tidak dapat mengelak setelah kita sadari LHP tersebut berada ditangan legislatif dan eksekutif. ‘’Kita harus komitmen untuk berubah, dan melakukan perbaikan kepada sitem yang menjadi temuan," ujarnya.

Sejumlah contoh temuan yang terjadi jadi di ULP yang tidak mempedomani PP 54 tekait penunjukan proyek. Sahlan Tandamusu, anggota Pansus lainnya meminta kepada OPD untuk menjelaskan soal temuan terhadap hasil temuan tersebut. Salah satunya terkait pengkajian BPK terhadap PH, PA PPTK, di dinas PUPR, terhadap perencanaan, penetapan dan pemanenang tidak sesuai dengan mekanisme. ‘’Pengguna anggaran di dinss PUPR tidak menunjuk PPK dalam proses lelang tender yang jelas melanggar aturan," tutur  Sahlan
Anggota Pansus M Taufik mempertegas bahwa ada proses managerial yang salah pada sistem managemen sejumlah dinas dan OPD. Yang mana kejadian serupa terulang dari tahun ke tahun sampai pada hasil temuan LHP BPK tahun 2017 ini. Taufik meminta top leader di dinas bersangkutan harus dihadirkan langsung dalam rapat Pansus, terkait yang mampu dan bisa memberi penjelasan akurat terkait temuan didinas bersangkutan.

Ketua Pansus I Abubakar Aljufrue meminta persetujuan kepada anggota pansus apakah rapat tersebut dilanjutkan atau tidak? sekaitan ketidak hadiran pimpinan OPD. Kata dia, semua temuan sudah sangat jelas, jika OPD tidak mau menghadiri rapat pansus, ada langkah selanjutnya yakni tinggal merekomendasikan kepenegak hukum untuk menyelesaikannya.

Namun, akhirnya rapat pansu tidsk dilanjutkan, karena hanya dihadiri sekretaris dinas yang dihadirkan. Dengan catatan Rabu hari ini harua menghadirkan pimpinan OPD dan tenaga teknis dinas terkait. Alasan ditunda rapat, bahwa pansus yakini apa yang menjadi pertanyaan dari anggota pansus LHP otomatis tidak menjawab karena tanggungjawab dan loyalitas maka sekretaris tidak akan memberi jawaban.

Jika tidak dihadiri oleh pimpinan OPD pansus ancam semua temua ini akan direkomendasikan saja ke penegak hukum dalam hal ini kejaksaan negeri Donggala. Pansus I LHP diberi kewenangan terhadap rekomendasi atas temuan berdasarkan UU No 15 tahun 2014.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN