Pemerintah Dampingi Festival Bebunyian Sintuvu


reporter: ikhsan madjido
BEBUNYIAN Sintuvu Sulawesi Tengah menjadi salah satu dari sembilan festival yang akan didampingi pemerintah pusat secara profesional dengan konsep Indonesiana 2018, yakni platform pendukung tata kelola kegiatan seni budaya berkelanjutan dan  berjejaring. Untuk memantapkan pendampingan ini, pada Selasa (3/7/2018) telah dilakukan penandatangan kesepahaman (MoU) Platform Kebudayaan Indonesiana, di Kemendikbud Jakarta.

Delapan festival lainya yang akan dikelola dengan konsep Indonesiana tahun 2018 a.l. Festival Fulan Fehan di Belu, Festival budaya Saman di Gayo Luwes, Aceh, Festival Gamelan Int’l di Jawa Tengah, Multatuli Arts Festival, Banten, Silek Arts Festival (Sumbar), Folklore Festival, Blora, dan Amboina In’tl Music Festival di Maluku. Festival ini akan digelar pada 10 Agustus sampai Oktober 2018 ini dinamakan bebunyian sintuvu di Sulteng karena keseluruhan festival yang akan di selenggarakan menghasilkan bebunyian yang dihasilkan secara bersama.

“Kegiatan ini meliputi festival palu perkusi, festival bunyi bungi di kab. Sigi, festival tradisi adat bersama vula donga di Parimo, festival budaya adat Poso d kab. Poso. Untuk satuan festival namanya "the sound sintuvu of central sulawesi,” papar Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Propinsi Sulawesi Tengah, Dr Rahman Ansyari, M.Pd, lewat pesan WA kepada Kaili Post, Rabu (4/7/2018).

Olehnya itu, MoU Indonesiana turut ditandatangani wali kota Palu, sekab Parmout, Bupati Poso, Wakil Bupati Sigi dan Kadis Dikbud Propinsi. Pendampingan  tata kelola festival daerah melalui konsep Indonesiana dilakukan mengingat sejauh ini meski begitu banyak festival digelar di berbagai daerah, kualitasnya masih sangat bervariasi, tidak memiliki standar.

“Sebagian besar mutu festival minim karena tidak pernah difikirkan betul, kenapa diselenggarakan. Apa bakal ramai atau tidak, dan siapa yang bakal menyaksikan?. Misi untuk menghidupkan kembali pun tidak ada,“ kata Rahman.
Konsep Indonesiana didasarkan pada UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan dan perbaikan tata kelola kebudayaan yang pada pasal 43 dan 44 UU disebutkan, dalam pemajuan kebudayaan, pemerintah pusat dan daerah bertugas menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan berkelanjutan.
Sejak diberlakukannya UU tersebut, sejumlah pemda, baik provinsi,kabupaten mau pun pemerintahan kota ikut mendaftarkan diri dalam program Indonesiana dan dari 28 jenis festival yang didaftarkan, dipilih sembilan festival yang dianggap potensial memperoleh penguatan dalam hal publikasi, kuratorial, tata panggung serta penampilan.
Mengutip Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Rahman Ansyari sepakat bahwa syarat kunci keberhasilan penyelenggaraan festival adalah curator yang harus dipercaya. Banyak daerah sejauh ini selalu bergantung pada bupati, walikota atau gubernurnya. “Terkait  festival, mereka harus menyerahkan pada kurator untuk menerjemahkannya,“ tandasnya.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
loading...
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN