Pemkot & Banggar Tak Serius Bahas KUA-PPAS

reporter: Firmasyah

LAGI-LAGI Akibat kinerja pemerintah kota (DPRD dan Pemkot) pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah dan prioritas platform anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran (TA) 2019 terlunta lunta. Pasalnya, hingga tiga kali gagal dibahas. Kinerja ini sebaiknya menjadi perhatian serius Wali Kota dan pimpinan Dekot ke depan.

Pekan lalu, antara Dekot dan TAPD Pemkot tercatat tiga kali tertunda. Alasannya klasik. Tidak korumnya anggota Banggar Dekot hadir dalam sidang. Menurut peraturan tata tertib, dari 14 anggota, minimal 10 orang harus menghadiri rapat untuk mencapai korum. Namun yang terjadi pekan lalu, jumlah anggota Banggar tidak mencapai yang diinginkan. Sehingga tiga kali terlunta-lunta untuk ditunda.

Sebelumnya, (25/7/2018) korum rapat Banggar telah tercapai. Namun rencana kerja anggaran (RKA) TAPD Pemkot yang belum rampung dibuat oleh Bappeda kota. Sehingga rapat diskorsing hingga Jumat pekan lalu. Tujuannya, untuk memberikan jedah bagi OPD terkait menyelesaikan RKA mereka.

Ketua Dekot, Ishak Cae selaku pimpinan Banggar, Jumat (27/72018) pukul 14.30 Wita kembali menskorsing rapat. Sementara itu TAPD Pemkot telah hadir keseluruhanya dengan RKA mereka masing-masing. Anggota Komisi B, Moh Rum menyarankan agar sidang kembali ditunda hingga malam hari. Selain tidak korumnya anggota Banggar, juga laporan RKA TAPD Pemkot yang seharusnya diserahkan Kamis kepada mereka untuk dipelajari, ternyata penyerahanya di hari Jumat. 
‘’Banyaknya program RKA yang akan dipelajari dengan waktu sesingkat ini, saya kira tidak akan bisa,’’ akunya.

Hal senada juga diungkapkan anggota Banggar lainya, Kadir Samauna. Menurutnya sehari sebelum rapat pembahasan, RKA sudah harus di tangan Banggar untuk dipelajari. Namun kenyataanya, nanti saat pembahasan baru diserahkan. Sehingga mereka tidak mempunyai tenggang waktu dalam mempelajari program-program TAPD.

Terkait dengan pokok pikiran dari Dapil mereka apakah terakomodir atau tidak. Olehnya dia berharap agar RKA dari Dinas PU yang belum ada hingga saat ini agar dihadirkan. ‘’Kami berharap agar RKA tersebut diselesaikan, agar bisa kami lihat apakah pokok pikiran kami terakomodir atau tidak. Sebaiknya ditunda dulu pembahasanya, sambil menunggu RKA Dinas PU. Karena hal ini menyangkut hak kami terkait pokok pikiran tersebut,’’ tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda kota Arfan mengungkapkan keterlambatan pembuatan RKA disebabkan adanya penyesuaian anggaran di tiap OPD. Terutama Dinas PU. Karena usulan belanja yang diajukan PU di tahun 2019 mencapai Rp701 miliar. Sementara APBD yang tersedia hanya sejumlah Rp1,51 triliun.

‘’Jika hal tersebut tidak dilakukan penguraian, OPD lainya kemungkinan tidak kebagian APBD.’’ Tandasnya. Selain itu, Arfan juga menjelaskan bahwa pokok pikiran dari Dekot, bukan hanya diakomodir dinas PU saja, tapi juga di dinas perumahan dan pemukiman, DLH, Dishub dan tersebar di tiga bidang, seperti infrastruktur dan lingkungan, keuangan, ekonomi dan sosial.

Permendagri Nomor 86 dan  UU Nomor 23 menjelaskan usulan pokok-pokok pikiran dari wakil rakyat harus terakomodir di dalam perencanaan pembangunan. Olehnya mereka akan melakukan pemilahan agar hal tersebut bisa terwujud.

Dalam pernyataanya usai menunda sidang disiang itu, Ishak Cae kepada sejumlah Media menghimbau kepada legislator yang menjadi anggota banggar agar menyikapi hal tersebut. Karena menurtnya hal itu merupakan tanggung jawab secara kelembagaan sebagai wakil rakyat. Olehnya rapat dilanjutkan kembali jumat malam.

‘’Belum ada konfirmasi dari mereka yang tidak hadir dihari ini. Kalau memang teman-teman tidak berada di luar daerah, kami berharap agar hadir. Karena pemikiran mereka sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan kerja dari banggar sendiri, sehingga bisa menentukan program dari pemkot untuk kemaslahatan masyarakat, " pintanya.

Masih dalam agenda pembahasan Banggar bersama OPD terkait Pemkot di sidang lanjutan Jumat malam, pukul 20.00 Wita. Kembali rapat tidak korum. Karena jumlah legislator yang hadir hanya berjumlah sembilan orang. Olehnya sidang kembali diundur hingga hari ini, Senin (30/7/2018) pukul 09.00 Wita.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN