Penyusunan APBD TA 2019 Disosialisasikan


 Sumber : humas pemprov

PERMENDAGRI Merupakan pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah daerah dan DPRD kala penyusunan dan penetapan APBD tahun anggaran (TA) 2019. Substansinya, meliputi sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD TA 2019 tepat waktu.

Berbagai regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporannya semaksimal mungkin berorientasi kepada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Indikator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, kualitas opini pemeriksaan BPK dan perbaikan atas indkes presepsi korupsi. Dari data penetapan APBD kabupaten/kota se Sulteng tahun 2018 seluruhnya ditetapkan tepat waktu, namun dinilai penyusunan dan perencanaanya belum memberikan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD berdasarkan ketentuan yang ada.

Hal itu ditandaskan Gubernur melalui Asisten Administrasi Umum dan Organisasi, Mulyono, di acara Sosialisasi PMDN No.38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, bertempat di Hotel Mercure, Senin 9 Juli 2018.

“Saya harap, di tahun 2019 nanti, seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperhatikan dan mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sehingga dapat ditetapkan tepat waktu, mengingat APBD sebagai salah satu instrument penting dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional,” ujar gubernur.

Menurut gubernur, kemampuan APBD disemua kabupaten/kota se Sulteng sangat terbatas dan masih tergantung pada dana transfer pusat yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di daerah, sehingga diharapkan perhatian serius para aparatur pemerintah di kabupaten/kota khususnya aparat pengelola keuangan daerah agar berupaya melakukan efektifitas dan efisiensi terhadap setiap alokasi anggaran dengan prioritas anggaran pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan dan melakukan pembatasan penyediaan anggaran yang tidak prioritas.

Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulteng selaku panitia pelaksana, A. Haris, SE, MM dalam laporannya mengakui tujuan sosialisasi adalah agar tercipta persepsi yang sama terhadap implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2019.

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019, dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang didanai melalui DPA BPKAD Sulteng Tahun Anggaran 2018.

Peserta sosialisasi diikuti masing-masing 3 orang Pejabat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan 1 orang dari Badan Anggaran Legislatif kabupaten/kota se Sulteng serta pejabat perencana program pada SKPD lingkung jajaran Pemprov, juga mengundang Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan Badan anggaran legislatif DPRD.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
loading...
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN