Proyek Sekolah Mandek, Dua OPD Saling Tuding


Reporter/Morowali: Bambang Sumantri

PROSES Pembangunan gedung SMPN 1 Bungku Tengah yang berlokasi di Desa Lamberea Kecamatan Bungku Tengah, dihentikan warga yang tak lain adalah pemilik lahan. Pemalangan dilakukan sejak beberapa bulan lalu, karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali belum membayar ganti rugi lahan miliknya.

Di sekitar lokasi pembangunan sekolah itu terdapat baliho yang dipasang pemilik lahan yang bertuliskan "Lokasi Pembangunan Gedung SMP 1 Bungku Kami Tarik Kembali Karena Pemda Tidak Membayar Kami.’’

Proyek pembangunan gedung SMPN 1 Bungku yang menelan biaya sebesar Rp9.787.120.000,- itu bersumber dari PAD-DID Pemkab Morowali, yang dikerjakan oleh PT Dimensi Aneka Struktur dengan nomor kontrak 425/10a/Kon/Disdikda/PAD-DID/III/2018.

Terkait hal itu, pihak Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah (DPKP2D) Kabupaten Morowali saling tuding. Kedua OPD lingkup Pemkab Morowali tersebut saling menyalahkan atas pemberhentian pembangunan gedung sekolah tersebut.


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali, Amir Aminudin menjelaskan bahwa pihaknya hanya bertanggung jawab dalam pembangunan gedung SMPN 1 Bungku Tengah, tidak termasuk dalam masalah ganti rugi lahan. "Tugas kami hanya membangun, saya justru akan tuntut mereka (DPKP2D) kenapa pembangunan saya terhambat, kami merasa dirugikan karena program saya terhambat, seharusnya gedung itu ditempati anak-anak sekolah bulan ini, tapi karena ada masalah ini terpaksa belum bisa," ungkapnya saat dikonfirmasi kemarin.

Terpisah, Sekretaris DPKP2D Kabupaten Morowali, Edison murka dengan pernyataan dari Kadis Pendidikan. Ia menuturkan bahwa seharusnya Kadis Pendidikan tidak usah saling menyalahkan atas permasalahan pemberhentian pembangunan gedung SMPN 1 Bungku Tengah itu.

"Seharusnya tidak usah saling menyalahkan, kalau kita juga mau bicara, sebenarnya dia itu sudah menyalahi prosedur karena dia membangun sebelum ada hasil penilaian dari tim independen, dia juga kan tau itu bahwa proses yang begini panjang, dia yang salah karena terlalu buru-buru membangun, seharusnya selesaikan dulu proses ganti rugi baru membangun, mungkin dia takut anggarannya," ungkapnya.

Ditambahkan Edison, belum dibayarkannya ganti rugi lagan tersebut karena pihaknya masih menunggu hasil dari tim penilai independen terkait harga pas yang akan diberikan kepada pemilik lahan. ‘’Hasil dari tim penilaian independen sudah ada dan anggarannya sudah ada, kita tinggal menunggu proses pencairan, total dari pembayaran ganti rugi lahan itu kurang lebih 6 miliar rupiah, jadi tinggal menunggu saja," tandasnya.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN