Slamet: BPN Jangan Perpanjang HGB dan HGU


reporter: Firmansyah

MENYIKAPI Polemik yang terjadi antara masyarakat Kelurahan Tondo dan dua perusahaan pemegang hak guna bangunan (HGB) serta hak guna usaha (HGU) Sinar Waluyo dan Sinar Putra.Pratama, pengamat kebijakan publik, Slamet Riyadi Cante mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak memperpanjang kontrak tersebut.

Kamis, (19/7/2018) menanggapi adanya isu yang menyatakan bahwa HGB dan HGU kedua perusahaan itu telah memperpanjang kontraknya di lahan warga, mantan Dekan FISIP Universitas Tadulako tersebut juga menjelaskan bahwa perpanjangan kontrak perusahaan yang mengolah lahan warga, seharusnya dua tahun sebelum masa kontraknya berakhir, izinnya telah dikeluarkan.

Selanjutnya, Slamet juga mengatakan adanya pihak perusahaan dalam melakukan aktifitas di tanah warga, harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya, setidaknya bisa membuka peluang kerja bagi mereka. Selain itu juga dapat memberikan kontribusi bagi pemasukan asli daerah. " Intinya bagi perusahaan yang menguasai tanah tersebut, jangan hanya menguasai semata, namun juga bisa dimanfaatkan seluruhnya. Sayang bila dikuasai, namun tidak diolah sepenuhnya, " ungkapnya.

Terkait dengan pernyataan Slamet Riyadi Cante tentang adanya isu yang menyatakan bahwa penandatanganan kontrak HGB dan HGU kedua perusahaan tersebut telah diperpanjang, anggota Komisi C, Nanang juga menegaskan bahwa hal itu masih simpang-siur kebenaranya. Olehnya di tanggal 26 Juli 2018 mendatang akan digelar rapat dengar pendapat bersama stakeholder OPD terkait, BPN dan masyarakat. 

‘’Opini yang berkembang di masyarakat saat ini, bahwa Pemerintah Kota memihak kepada perusahaan tersebut. Hal itu belum jelas kebenaranya. Dalam hal ini kita bukan mencari siapa yang salah dan benar, saya juga berharap agar jangan menciptakan opini yang belum jelas kebenaranya kepada masyarakat, " paparnya.

Kedua perusahaan tersebut menurut Nanang, sebagian telah memanfaatkan lahan itu. Namun sebahagian lainnya belum melakukan aktifitas. Dari pengakuan warga di Kelurahan Tondo, Nanang menjelaskan bahwa tanah yang menjadi sengketa itu, merupakan lahan adat, dimana hal itu adalah tanah turun-temurun dari moyang mereka.

‘’Tidak ada komunikasi yang dibangun antara masyarakat, pemerintah dan pihak perusahaan sebelum mengeluarkan izin. Karena adat itu merupakan milik masyarakat secara turun-temurun, " tutupnya.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN