Tagar 2019 Ganti Presiden Tuai Reaksi Legislator



Reporter: Firmansyah

JELANG rotasi kepemimpinan nasional – Pilpres April 2019 mendatang, tensi politik nasional mulai merangsek ke daerah. Eskalasi suhu politik pun mulai terbuka dan terang-terangan. Entah kamuflase atau benar-benar sebuah pilihan politik. Berikut wartawan Firmansyah Kaili Post mengurai fenomena Pilpres 2019 di Kota Palu.

Beberapa hari yang lalu, beredar pernyataan sikap dari lembaga adat dalam bentuk surat. Berikut kutipan beberapa pernyataan tersebut. Dengan adanya informasi yang beredar di Medsos, terkait tagar 2019 ganti Presiden, Dewan Adat Kota Palu menyatakan sikap, tidak akan mentelorir hal itu.

Lembaga Adat mengharapkan pihak berwajib untuk tidak mentolelir segala bentuk yang bisa menghambat pembangunan di Kota Palu, dan mengancam keutuhan NKRI. Kami Lembaga Adat akan memberikan sanski kepada to sala (melanggar adat) berupa salambivi, sala baba, sala kana dan ombo agar memberikan efek jera bagi pelaku.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Palu, Ishak Cae kepada sejumlah wartawan pekan lalu mengungkapkan jangan mengeluarkan stetmen atau pernyataan yang bisa menimbulkan gesekan yang dapat memicu adanya konflik. Silahkan berpolitik, namun tetap berada dalam koridor peraturan yang telah ditetapkan.
‘’Secara pribadi saya berharap agar polemik ini jangan sampai memicu adanya gesekan di masyarakat, khususnya Kota Palu. Olehnya mari kita berdemokrasi secara baik, menurut aturan-aturan yang berlaku, " ujarnya.

Menurut Ishak, lembaga adat yang ada di kota Palu telah memberikan kontribusinya bagi ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Buktinya sudah tidak ada lagi konflik antar kampung saat ini.  Selain itu, Palu termasuk ke dalam urutan lima besar daftar kota se Indonesia  yang menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama.

Legislator Dekot lainya, juga memberikan reaksi terhadap pernyataan sikap tersebut. Dari fraksi PKS, Rusman Ramli mengungkapkan bahwa dirinya sangat mengapresiasi atas upaya lembaga adat dalam menjaga toleransi dan kekeluargaan di Kota Palu saat ini.

Namun seharusnya, kata Rusman, Dewan adat lebih bijak lagi mengeluarkan pernyatan-pernyataan sikap dan tidak melewati batas-batas zona politik praktis nasional. ‘’Artinya jangan sampai lembaga yang baru dibentuk dan dijunjung tinggi itu kehilangan simpati dan rasa hormat dari masyarakat, karena dinilai tidak netral dan terkesan digiring oleh kepentingan politik. Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 sangat jelas bahwa menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tagar 2019 ganti Presiden konstitusional sah, serta tidak melanggar hukum.

 Olehnya hal itu merupakan hak berdemokrasi sebagaimana Masyarakat berhak untuk memilih dan dipilih sesuai UU dan ketentuan yang berlaku.’’ Tandasnya.

Sudah saatnya, semua pihak dapat menahan diri untuk tidak ejakulasi dini politis dengan semarak Pilpres April 2019 mendatang. Seluruh komponen bangsa harus selalu tunduk pada konstitusi bangsa dan negara.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN