Temuan BPK Rp10,8 M, Nyali Jaksa Morowali Diuji

Reporter/Morowali: Bambang Sumantri

AKSI Puluhan mahasiswa dan pemuda - Aliansi Pemuda Morowali Bersatu (APMB) menggelar unjuk rasa (24/07/2018) pekan lalu di DPRD Kabupaten Morowali membeberkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulteng di Kabupaten Morowali pada Mei 2018, yang mencapai Rp10.813.278.522,-.

Rilis BPK Sulteng, temuan yang telah dikembalikan oleh Pemkab Morowali baru senilai Rp243.295.666,- sehingga masih tersisa Rp10.569.982.856,- berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2004 pasal 20 mengatakan tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Massa aksi juga meminta transparansi penggunaan tahun anggaran (TA) 2017 yang menjadi temuan BPK Sulteng senilai lebih dari Rp10 miliar, yang tidak jelas atau tidak diketahui arah penggunaannya. Satu jam orasi berjalan, akhirnya Ketua dan beberapa anggota DPRD Morowali menemui para pengunjuk rasa dan  menanggapi tuntutan massa serta memberikan penjelasan terkait temuan BPK Sulteng senilai lebih dari 10 milyar tersebut, yakni anggaran tahun 2017.

DPRD berjanji akan segera memanggil pihak Pemkab Morowali untuk menjelaskan temuan BPK Sulteng itu. Ada tiga poin yang menjadi tuntutan massa aksi saat itu,  yang pertama transparansi terkait temuan BPK Sulteng di Kabupaten Morowali, kedua meminta DPRD Morowali untuk mendesak Kejati Sulteng merespon temuan BPK Sulteng terkait temuan di Kabupaten Morowali, dan yang ketiga adalah DPRD Morowali diminta memperjelas bantuan pendidikan mahasiswa Kabupaten Morowali yang menurut informasi sudah dihilangkan oleh pihak Pemkab.

Mereka menjelaskan bahwa dana sebesar Rp10.813.278.522,- tersebut digunakan dengan rincian antara lain untuk pembayaran utang jangka pendek senilai Rp144.127.899.797,- , belanja modal untuk pengadaan tanah tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp1.344.700.000,-.

Dana yang dibayarkan kepada yang tidak berhak mendapatkan senilai Rp4.705.608.000,- , kekurangan volume atas pekerjaan belanja modal pada tiga OPD senilai Rp1.617.497.479,- , serta kelebihan pembayaran perjalanan Dinas senilai Rp899.415.267,-. Karena dana tersebut bukan dalam jumlah yang sedikit, maka dibutuhkan penjelasan dari para wakil rakyat yang duduk di parlemen.**

   Meskipun demikian, namun Kejaksaan Negeri (Kejari) Morowali juga diuji nyalinya apakah mampu bergerak untuk mengambil tindakan apa setelah adanya temuan yang diperkuat dengan unjuk rasa pada hari Selasa lalu.

   Kepala Kejaksaan Negeri Morowali, Harthadi Kristanto yang akan dikonfirmasi Jum'at (27/7/2018) mengenai hal teraebut tidak berada di tempat karena tugas luar kota.

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN