WAJIB MUNDUR, Honorer ‘Tes Nasib’ dengan Nyaleg


Reporter/Donggala: Zubair

TAK DAPAT Disangkal lagi, bahwa rotasi lima tahunan demokrasi tak hanya melulu politik. Ajang politik sudah dimanfaatkan menjadi adu keberutungan untuk merubah nasib. Ada kabar menarik dari Kabupaten Donggala, sejumlah staf honorer mengaku mengadu ‘nasib’ dengan mengikuti pencalegan di Pileg 2019 mendatang.

Telusur Kaili Post dari sejumlah sumber di Banawa, ada sejumlah staf tenaga honorer OPD ikut ‘tes’ menjadi bakal calon anggota legislatif (Bacaleg). Di sekretariat dewan Donggala saja misalnya, ada dua tenaga honorer bakal mengadu keberuntungan sebagai Bacaleg untuk DPRD Donggala. 

Mereka yang mengadu keberuntungan ikut Bacaleg yakni Risky Malaia Rong perwakilan jender dari PKPI Dapil Banawa, dan Banteng (Banawa Tengah). Selain Rsky, ada juga Darmadi staf honorer Setwan. Ia mengaku ikut kontestasi Bacaleg lewat Partai Demokrat Dapil Banawa, dan Banteng pula. Terbukti keduannya telah didaftarkan di KPU Donggala pada Selasa (17/7/2018) lalu oleh partai politik yang mengusungnya.

Meski keduanya terdaftar sebagai Bacaleg tidak ada aturan mengingat dan menghambat keinginan keduanya harus mundur sebagai tenaga honorer. Ketua DPC PKPI, Isman Mamile, Rabu mengakui nama jender yang diwakilkan dari Dapil (satu) ialah Resky Amalia Rong. Yang bersangkutan benar masih berstatus honorer di sekretariat dewan Donggala. Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Aripuddin Hatbah membenarkan bakal calon dari Dapil (satu) masih aktif sebagai staf honorer di Sekwan Donggala. Ia adalah Darmadi.

WAJIB MUNDUR

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, telah mengatur persyaratan bagi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang ikut dalam pesta demokrasi 2019 mendatang. Dalam ketentuan ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mewajibkan aparat desa maupun tenaga honorer daerah mundur dari jabatannya.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Ahmadi Modeong kemari. Katanya tunjangan aparatur desa dan tenaga honorer, bersumber dari keuangan negara. Wajib hukumnya menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. “Gaji mereka dibayar dari keuangan negara dan APBD. Jika ingin mencalonkan sebagai Caleg 2019 mendatang wajib mundur dari jabatan,” tegas Ahmadi.

Ahmadi menghimbau, seluruh pimpinan SKPD maupun Camat, jika mengetahui ada aparatur desa maupun tenaga honorer yang ikut Bacaleg, segera mungkin memanggil yang bersangkutan untuk meminta pengunduran diri mereka dari jabatan yang ada. “Pengunduran diri harus secara tertulis. Jika sampai pada penetapan DCT nanti, tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan SKPD ataupun sangadi berhak memberhentikannya,” tandas Ahmadi.

Untuk itu, dirinya berharap, aparat desa maupun tenaga honorer yang ada di Kabupaten Bolsel, secepatnya mengambil sikap tegas sesuai dengan keinginan yang ada. “Kalau Bacaleg, harus mundur dari jabatan yang ada. Sekarang sementara dalam proses pengurusan berkas persyaratan calon. Penting bagi pemerintah untuk menyampaikannya kepada masyarakat,” ujar Ahmadi.

Syarat Menjadi Caleg

Undang-undang telah mengatur persyaratan bagi setiap warga negara yang ingin menjadi calon legislatif (caleg) baik di DPR, DPD, maupun DPRD. Ketua KPU Husni Kamil Manik, menuturkan bahwa persyaratan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012.

"Persyaratan itu diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD)," kata ketua KPU Husni Kamil Manik, kepada detikcom, Selasa (29/1/2013).

Menurut Husni, apa yang sudah disepakati dalam Undang-undang adalah yang menjadi keharusan bagi tiap parpol untuk menerapkan bagi setiap calegnya. Sementara, jika ada persyaratan teknis lain yang secara spesifik mengatur persyaratan caleg, maka itu menjadi tanggung jawab parpol bersangkutan.

"Belum ada (persyaratan lain yang mengatur di luar UU 8\/2012). Kalau ada pengaturan lain di luar Undang-undang, tanggungjawab penerapannya ada pada parpol tersebut," ucap Husni.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten\Kota. Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten\Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut:



  • Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
  • Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  • Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
  • Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
  • Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
  • Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  • Sehat jasmani dan rohani.
  • Terdaftar sebagai pemilih.
  • Bersedia bekerja penuh waktu.
  • Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
  • Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten\/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan\atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
  • Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
  • Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
  • Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.



Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN