Warga Tondo Protes HGU dan HGB


Reporter: Firmansyah

TERHITUNG Ratusan masyarakat Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore memerotes perpanjangan hak guna usaha (HGU dan hak guna bangunan (HGB) oleh perusahaan Sinar Putra Murni (SPM) dan Sinar Waluyo (SW) di lahan adat. Protes dilakukan di gedung Dekot Rabu (18/7/2018).

Tuntutan protes itu meminta Pemkot dan Dekot selain menolak perpanjangan HGU dan HGB, warga Tondo juga meminta segera menghentikan semua aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan property tersebut serta tidak menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB).

Massa yang berorasi di halaman kantor Dekot tersebut akhirnya diperkenankan memasuki ruang sidang utama untuk melakukan dengar pendapat bersama anggota dewan yang hadir dihari itu. Salah seorang perwakilan massa, Ismail mengungkapkan agar pemerintah segera menyikapi polemik tersebut.

Alasannya, karena lahan yang digunakan oleh dua perusahaan itu merupakan tanah adat milik masyarakat Kelurahan Tondo dan sekitarnya. Serta berharap kepada wakil rakyat untuk mengeluarkan rekomendasinya kepada pihak berwajib, untuk segera menghentikan semua aktifitas di tanah mereka.

Anggota Komisi B Alimunidin H Bau dalam tanggapanya terhadap tuntutan tersebut mengatakan bahwa komisi komisi Dekot akan segera memberikan rekomendasi kepada kepolisian dan Pemkot untuk menghentikan aktifitas kedua perusahaan. Selain itu, akan Dekot juga berjanji akan membentuk panitia khusus (Pansus) membahas polemik masyarakat Kelurahan Tondo.

Hal senada juga diungkapkan oleh rekan satu partainya di Dekot, Andi Nanang. Menyahuti tuntutan warga, tanggal 26 Juli 2018 mendatang akan dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama perwakilan masyarakat Tondo, pihak BPN Palu, Pemkot, kepolisian serta perusahaan terkait.

‘’Dalam hal ini tidak ada komunikasi yang dibangun antara pihak pemerintah dan perusahaan dengan masyarakat yang turun-temurun pemilik lahan tersebut. Seharusnya sebelum lahan dikeluarkan kontrak HGB maupun HGU, harus dikoordinasikan maupun disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, " tandasnya.

Anggota DPRD Palu lainya, Jovie Alvi Kekung menegaskan agar sekretariat Dekot menyurati pihak terkait dalam hal rapat dengar pendapat di tanggal 26 Juli nanti. Menurutnya hal tersebut jangan disepelekan. Karena jika salah satu pihak terkait tidak hadir dalam hearing tersebut. Otomatis permasalahanya tidak akan tuntas dan mendapatkan penyelesaian yang baik antara pihak yang bertikai.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN