Ajudikasi Ditolak, PKPI Tolak Tandatangan



Reporter: Firmansyah

PLENO SENGKETA Pemilu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Senin (6/8/2018) di kantor Panwaslu Kota memutuskan tetap menolak permohonan termohon (PKPI) kesuluruhan. Menanggapi hal tersebut, PKPI menolak menandatangani berita acara dan tidak mau menerima salinan hasil keputusan. Demikian Ketua Panwaslu,  Munira di ruanganya.

‘’Hal tersebut berdasarkan PKPU Nomor 20 tentang pencalonan DPR RI, DPRD Prov, DPRD kabupaten dan kota. Juga dalam pasal sembilan terkait batas waktu pengajuan berkas. Dari tanggal empat hingga 17 Juli, PKPI tidak melampirkan dokumen formulir B, B1, B2 dan B3, ini kasus pertama yang disikapi Panwaslu, " ungkap Munira.

Selain itu juga menurutnya penolakan permohonan di sidang ajudikasi  untuk menjamin keadilan dalam berpolitik bagi partai lain. ‘’Partai lain dalam tenggang waktu yang telah diberikan bisa melaksanakanya. Padahal jangka waktunya cukup panjang. Nanti di sidang ini baru mereka membawa semua persyaratanya. Otomatis hal itu sudah melanggar aturan PKPU, " akunya.

Namun dalam hal tersebut, ucap Munira, PKPI masih diberikan kesempatan dalam melayangkan koreksi ke Bawaslu RI. Dengan tengang waktu satu kali dua puluh empat jam. ‘’Hak koreksi ke Bawaslu RI masih diberikan kepada mereka selama satu kali 24 jam, untuk melakukan banding terkait keputusan penolakan tersebut, " paparnya.

‘’Di hari terakhir batas penyetoran dokumen Bacaleg, PKPI memang datang membawa berkas mereka. Namun persyaratan mutlak tidak dilampirkan. Hanya menyertakan salinan kartu keluarga dan foto copy kartu tanda penduduk bacaleg, " tutup Munira.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN