Darurat; MUI Bolehkan Vaksin MR


POSITIF MEMILIKI KANDUNGAN BABI


KOMISI Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin measless dan rubella untuk imunisasi. MUI menyatakan, pada dasarnya vaksin yang diimpor dari Serum Institute of India itu haram karena mengandung babi. Namun, penggunaannya saat ini dibolehkan karena keterpaksaan.

"Dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi," kata Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin malam. "(Tetapi) penggunaan vaksin MR produk dari Serum Institute of India, pada saat ini, dibolehkan (mubah)," ucapnya.

Ada tiga alasan kenapa MUI untuk sementara ini membolehkan penggunaan vaksin MR.

Pertama, adanya kondisi keterpaksaan (darurat syar’iyyah). Kedua, belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci. Ketiga, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi vaksin MR. "Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci," ucap Hasanuddin.

MUI pun merekomendasikan pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat. Produsen vaksin juga wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan menyertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. MUI juga mendorong pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.

Selain itu, MUI juga menyarankan pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan negara-negara berpenduduk Muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal. Fatwa MUI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika di kemudian hari ternyata fatwa ini membutuhkan perbaikan, MUI akan memperbaiki dan menyempurnakan sebagaimana mestinya.

"Agar setiap Muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini," kata Hasanuddin. Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Aminudin Yakub mengatakan, bahwa Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat (LPOM) MUI telah menerima surat permintaan pengujian dari Kemenkes terkait pelaksanaan sertifikasi halal vaksin measles rubella (MR).
LPPOM MUI, kata Aminudin, akan segera menindaklanjuti permintaan tersebut. “LPPOM atau MUI secara keseluruhan berkomitmen akan menindaklanjuti permintaan fatwa dan proses sertifikasi halal ini dalam waktu secepat-cepatnya,” ujar Aminudin saat konferensi pers usai melakukan pertemuan dengan Ombudsman RI, MUI, Bio Farma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Aminudin mengatakan, Serum Institute of India (SII) sendiri telah mengirimkan surat kesanggupan kepada LPPOM MUI untuk memenuhi kelengkapan persyaratan halal terhadap produknya. Sebagai informasi, vaksin MR ini merupakan hasil produksi dari Serum Institute of India (SII) dan telah mendapat rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO). LPPOM MUI, kata Aminudin, juga telah menjawab surat SII tersebut dan kemudian menyampaikan dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan dan diserahkan ke LPPOM untuk dapat ditindaklanjuti proses sertifikasi halalnya.

“Akan dilakukan audit on the spot di lapangan. Setelah itu dilaporkan di komisi fatwa baru kemudian ditetapkan fatwa kehalalannya oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia,”kata Aminudin. Diberitakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan memiliki peogram untuk melaksanakan imunisasi measles rubella (MR) fase II di 28 provinsi, di luar Pulau Jawa mulai 1 Agustus 2018. Pelaksanakan imunisasi MR fase II dilakukan selama dua bulan (Agustus-September).

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Anung Sugihantono menuturkan, pihaknya terus mendorong proses sertifikasi halal untuk vaksin measles rubella (MR). “Kementerian kesehatan berkomitmen untuk mendorong Bio Farma dan atau SII (Serum Institute of India) untuk mempercepat proses-proses administrasi yang dibutuhkan dalam rangka serifikasi halal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014,” ujar Anung saat konferensi pers usai melakukan pertemuan dengan Ombudsman RI, MUI, Bio Farma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Ia menjelaskan, vaksin MR ini merupakan hasil produksi dari Serum Institute of India (SII) dan telah mendapat rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO). Kemenkes, kata Anung, telah mengirimkan surat permohonan pada tanggal 6 Agustus 2018 kepada pihak Serum Institute of India (SII) selaku produsen vaksin MR, untuk melengkapi dokumen-dokumen syarat yang dibutuhkan untuk sertifikat halal.

SII pun telah membalas surat permohonan tersebut dan akan segera melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

“SII sudah menjawab tanggal 8 Agustus dan telah berkomunikasi langsung dengan Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam sebuah proses pendaftaran (sertifikasi halal),” kata Anung. Anung mengatakan, Kemenkes juga telah mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur dan Bupati yang isinya imunisasi tetap dijalankan. “Dengan surat edaran nomor HK 02.01/Menkes/444/2018 tentang pelaksanaan kampanye imunisasi measles rubella fase dua yang dilakukan di 28 provinsi yang ada di luar Jawa,” kata Anung.

Anung mengatakan, program kampanye imunisasi MR di 28 provinsi di luar pulau Jawa, sampai akhir September 2018 mendatang. Pemerintah serentak melaksanakan imunisasi measles rubella (MR) fase II di 28 provinsi, di luar Pulau Jawa mulai 1 Agustus 2018. Pelaksanakan imunisasi MR fase II dilakukan selama dua bulan.

Anung menjelaskan capaian imunisasi MR masih 23,97 persen dari 28 provinsi di luar pulau Jawa. “Nilai nominal 6.566.474 anak yang sudah diimunisiasi per 3 Agustus kemarin,” ucap Anung. Untuk diketahui, kampenye imunisasi MR fase II sebanyak lebih dari 31,9 juta anak berusia sembilan bulan hingga 15 tahun. Mereka tersebar di 52.482 desa di 4.884 kecamatan di 395 kabupaten/kota yang berada di 28 provinsi.**

Sumber: Kompas.com

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN