DPRD: Copot Direktur RSUD Morowali


Reporter/Morowali: Bambang Sumantri

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar rapat paripurna di ruang rapat kantor DPRD Morowali Desa Bahoruru Kecamatan Bungku Tengah, Kamis (02/8/2018). Agenda kali ini adalah pembacaan laporan panitia khusus (Pansus) pelayanan kesehatan (pengelolaan managemen) di RSUD Morowali, Rumah Sakit Pratama tipe D Pulau Paku dan Puskesmas.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Morowali, Iriane Ilyas, dan 16 anggota DPRD. Sementara Bupati Morowali diwakili Asisten I Bambang S Soerodjo, dihadiri sejumlah pejabat eselon II, III, dan IV lingkup Pemkab Morowali.

Ketua Pansus, Asgar Ali yang membacakan laporannya menyampaikan bahwa Pansus terbentuk karena adanya sejumlah temuan di bidang pelayanan kesehatan, baik melalui reses maupun laporan masyarakat.

Adapun kesimpulan pansus dari hasil pendalaman masalah adalah: pertama; terdapat masalah kelangkaan obat dan bahan pakai habis pada RSUD Morowali yang berpotensi tidak maksimalnya pelayanan kesehatan oleh dokter. Kedua; Kelangkaan obat dan BHP disebabkan oleh : a) Perencanaan pengadaan obat dan BHP tidak maksimal. Dalam arti; tidak konsisten dengan informasi kebutuhan obat yang disampaikan oleh dokter dalam sistem perencanaan obat/BHP (formulir), dan penjadwalan pengadaan persediaan obat/BHP tidak tepat sesuai dengan situasi dan kondisi penyakit yang berkembang.

b) Kerja sama dengan apotik dan distributor obat/BHP; baik dalam hal pelayanan resep maupun pengadaan persediaan obat/BHP; tidak berjalan dengan baik karena adanya tunggakan pembayaran (hutang) BLUD RSUD Morowali kepada apotik dan/atau distributor obat yang bersangkutan. c) piutang RSUD Morowali pada beberapa lembaga/perusahaan (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jamkesda, PT.Agro Nusa Abadi dan PT.Jasa Raharja) lebih disebabkan manajemen RSUD Morowali dalam hal pengajuan klaim pada beberapa perusahaan tersebut, dan koordinasi antar sistem dab aturan antara pihak RSUD Morowali dan lembaga/perusahaan yang dimaksud.

Ketiga; Adanya pembelian obat atau BHP yang dibeli sendiri oleh pasien dan tidak dibayarkan oleh pihak RSUD sangat berpotensi terjadinya praktek korupsi karena adanya pembayaran ganda. Keempat; dengan belum adanya Perda ataupun Perbup yang mengatur tentang status rumah sakit Pratama Tipe D Pulau Paku, maka pelayanan pasien dan penyakit pada Rumah Sakit Pratama Tipe D Pulau Paku belum sesuai dengan standar pelayanan sebagai rumah sakit.

Dari hasil tersebut, maka Pansus memberikan saran rekomendasi untuk bisa ditindaklanjuti, yakni meminta kepada lembaga yang berkompeten dalam hal ini pihak BPK atau instansi hukum lainnya (kejaksaan, Tipikor, KPK) untuk melakukan audit khusus/pemeriksaan tertentu terhadap pengelolaan keuangan RSUD Morowali.

Untuk kelancaran pelaksanaan audit khusus/pemeriksaan tertentu, maka Pansus meminta kepada Pj Bupati Morowali untuk menonaktifkan sementara Direktur RSUD Morowali. Meminta kepada Pj Bupati melakukan perbaikan struktur oraganisasi RSUD Morowali, agar pelayanan operasional rumah sakit pratama maksimal.

Rekomendasi lain juga meminta kepada Pj bupati segera mengeluarkan peraturan bupati tentang pelaksanaan operasional rumah sakit pratama tipe D Pulau Paku. Usai pembacaan hasil tersebut, seluruh fraksi di DPRD menyetujui rekomendasi itu untuk ditindaklanjuti. Masing-masing Fraksi PKB (Lukman Hanafi), Fraksi NasDem (Herdianto Marsuki), Fraksi Demokrat (Aksa Ishak), Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat (Subhan Matorang), Fraksi Golkar (Sukban Laonu), dan Fraksi Merah Putih (Syahruddin Attamimi).**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN