Dua Tahun, Diduga APBD Donggala Dikorupsi


Reporter : zubair yakub

DIDUGA Anggaran pendapatan dan belanja daerah selama dua tahun terakhir di Kabupaten Donggala dikorupsi. Misalnya, proyek yang dikucurkan Pemkab sebesar Rp23 miliar lebih selama dua tahun berturut turut mubazir outputnya. Hal itu dikatakan pemerhati kebijakan publik Donggala, Erwin Bulukumba, kepada Kaili Post (14/8) lalu.

Mencermati program kebijakan anggaran tahun 2016 dan 2017 disebutkan berpotensi dikorupsi. Hal itu berdasararkan asumsi asumsi anggaran yang tidak rasional. ‘’Belanja pemerintah lebih besar dibanding pendapatan, artinya ada over coast dalam pembiayaan, tidak mungkin tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaannya," ujarnya.

Kata dia, tahun 2016 Pemkab Donggala mengalami defisit anggaran sebesar Rp30 miliar lebih, tahun 2017 kembali mengalami defisit sebesar Rp92 miliar. Selain itu, temuan LHP BPK terhadap pengendalian internal ataa pengelolaan keuangan daerah menjadi pintu masuk penegak hukum untuk melakukan penyelidikan.

Baca Juga : Realisasi TA 2017 Donggala Merosot

‘’Dugaan adanya bancakan APBD dua tahun berturut turut patut menjadi asumsi yang sangat kuat untuk menyelidiki dugaan korupsi di Kabupaten Donggala," tegasnya. Selisih defisit anggaran sebelum dan sesudah ditetapkan juga berpotensi terjadinya dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Donggala.

Dimana jelas dia, rancangan APBD tahun 2017 yang menunjukan defisit sebesar Rp18 miliar, sebelum pembahasan dan setelah pembahasan naik menjadi Rp90 miliar lebih dinilai tidak rasional. Dugaan kongkalikong pembahasan dan realisasi program kegiatan sangat jelas. Anehnya aparat penegak hukum tak mau pusing dan atau pura pura tidak tahu dengan masalah yang terjadi saat ini terjadi di Kabupaten Donggala. ‘’Jika benar asumsi itu maka lebih baiknya buat telaah untuk dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Bukan tidak mungkin KPK tinggal diam kata dia, melihat kondisi yang memprihatinkan yang terjadi di Kabupaten Donggala. Apalagi, beberapa kasus yang ditangani KPK hanya karena ada dugaan dan kerugian negara dalam pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran yang dikucurkan terhadap program kegiatan fisik misalnya di PU dan Dinas Pariwisata menjadi perhatian kita bersama, itu katen sudah berulang kali terjadi namun terkesan habis begitu saja. Pintu masuk penegak hukum sudah terbuka untuk melakukan tahap penyeldikan tanpa harus menunggu laporan masyarakat.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN