FM3T Menolak Tambang di Rapalemba


Foto: Lahan Warga Yang Akan Dijadikan Areal Pertambangan (Foto Ist. Untuk Wartawan Kaili Post).


Reporter/Poso: Ishaq Hakim

DI DESA MAROWO, Forum Masyarakat Touna Tolak Tambang (FM3T) dikoordinir Hamsyah Pamu, menolak beroperasinya PT Multi Dinar Karya (MDK) di wilayah Rapalemba Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una una. Meski PT. MDK sudah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun sejak awal kehadirannya telah meresahkan masyarakat dibeberapa desa yaitu Desa Marowo, Desa Bonevoto dan Desa Padang Tumbuo.


Koordinator FM3T Hamsyah Pamu mengatakan, hal itu dikarenakan PT MDK tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang notabene pememilik lahan untuk dijadikan areal tambang nikel tersebut. ‘’Kalau pun ada hanya sebatas di tingkat Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa,” ungkap Hamsyah saat diwawancarai Kaili Post melalui via WA.


Selain itu juga, perusahaan tersebut diam-diam mulai memberi tanda pada pohon kelapa warga dan membuat lubang-lubang pada tanah yang akan dijadikan sampel. Diungkapkannya, wilayah tersebut adalah lahan dan perkebunan masyarakat yang didalamnya terdapat tanaman produktif seperti kelapa, cengkeh serta tanaman jangka pendek.


Ia juga mengatakan, apabila terjadi exploitasi secara besar-besaran maka tentu saja akan terjadi perubahan bentang alam akibat dari pengerukan material tambang yang akan dibawah keluar. Hal tersebut akan memicu terjadinya dampak secara ekologi karena akan hilangnya pepohonan di kawasan hutan yang berfungsi sebagai penangkap dan penampung air, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kekeringan ketika musim kemarau serta akan mengakibatkan banjir besar pada puncak musim penghujan dan menurunnya kesuburan tanah karena semakin berkurangnya pasokan air didalamnya.


Secara otomatis tanaman masyarakat tidak lagi dapat menghasilkan dan lama kelamaan akan mati, sehingga penghasilan masyarakat yang merupakan petani kebun akan hilang dan akan terjadi pemiskinan secara sistematis, jelasnya.


Ditambahkannya, FM3T bersama masyarakat juga mempertanyakan dasar terbitnya Surat Gubernur Sulawesi Tengah kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, tentang rekomendasi ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi PT. MDK di Kabupaten Tojo Una-Una, tertanggal 13 Juli 2018 lalu. Karena rentang waktu dikeluarkan IUP  dengan surat rekomendasi Gubernur Sulteng  sangat  jauh sekitar 7 tahun.


Namun demikian wilayah tersebut  akan terjadi tumpang tindih kawasan dengan wilyah perhutanan sosial yang juga telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri LHK RI. “Kami mensinyalir bahwa PT. MDK tidak melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran IUP yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.


Untuk diketahui, Saat ini PT. MDK sudah melakukan perintisan jalan yang melewati lahan dan tanaman masyarakat tanpa sepengetahuan sang pemilik, serta melakukan mobilisasi alat berat. “Kami akan melakukan hearing dengan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, serta akan melaporkan penyerobotan lahan masyarakat yang dilakukan PT. MDK ke Polda Sulteng,” tegas Hamsyah.


Pihak FM3T bersama masyarakat setempat meminta kepada Pemda Kabupaten Tojo Una-Una untuk bersikap tegas terhadap masalah ini, karena walaupun kewenangan pertambangan sudah di propinsi, tetapi wilayah yang dimaksud adalah wilayah kabupaten, terutama menyangkut hajat hidup masyarakat yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN