Hasil Retribusi Tanjung Karang Dipertanyakan


 
Reporter/donggala : syamsir hasan

HASIL Pansus 1 DPRD Kabupaten Donggala, menyebut bahwa tiga OPD loyo alias minim memasukkan pendapatan ke daerah. Salah satu temuan BPK yang dibacakan Pansus 1 dalam paripurna belum lama ini yaitu, kelemahan retrebusi atau pendapatan di tiga OPD yakni, dinas perikanan,dinas pariwisata dan dinas perhubungan Kabupaten Donggala.

Akibat lemahnya PAD itu, berimbas pada minimnya pemasukan ke kas daerah. Kelemahan yang dimaksud salah satunya adalah, memandang remeh administrasi atau sistem retrebusi/penarikan dan kesannya asal buat saja. Padahal praktek demikian rawan penyimpangan.

Kadis Perikanan, Ali Assagaf yang hendak ingin dikongfirmasi  perihal kelemahan penarikan retrebusi tidak berada di kantornya. Sekretaris Dinas Perikanan, Israr belum lama ini di ruang kerjanya tidak dapat memberikan komentar persoalan tersebut. Termasuk, retribusi dari tanjung karang. ‘’Yang dapat dan berkompeten memberikan tanggapan hanya kepala dinas, kepala dinas ada kegiatan rapat di Palu, tunggu saja beliau,’’ jawab Israr.

Sementara itu beredar informasi dari sumber berkompeten yang namanya tidak ingin dipublis, menjelaskan bahwa persoalan retribusi Tanjung Karang memang kacau secara admistrasi. ‘’Dan itu benar, tidak bisa dipungkiri temuan BPK itu benar,’’ terang sumber.

Iya mencontohkan, beberapa tahun kemarin di tempat karcis masuk Tanjung Karang (bukan yang sekarang), Ada dibuat karcis masuk tetapi tidak ada penomoran. Harusnya dibuat oleh badan pendapatan daerah,’’ lanjut sumber.

“Betul itu dan bukan cuma Dinas Perikanan yang salah secara admistrasi dalam penagihan retrebusi ke nelayan. Dinas Pariwisata juga misalnya soal Tanjung Karang. Dan Badan Pendapatan daerah itu harus membuat penomorannya. Sehingga secara admistrasi bisa teratur dan hasil pendapatan terkontrol. Kejadiannya juga beberapa tahun kemarin dan bukan yang sekarang ini. Buat karcis masuk akan tetapi tidak konek dengan Badan pendapatan daerah,” lanjut sumber.

Kepala Dinas Pariwisata, Sajaun yang ditemui wartawan di kantor Bupati Donggala belum lama ini, menjelaskan persoalan detail retrebusi belum diketahuinya. Dan Sajaun memberikan himbauan untuk bertemu dengan kepala bidangnya Moh Zain atau menghadap dengan Anita, kata Sajaun.

Anita yang ditemui di kantor Dinas Pariwisata tidak mau memberikan pernyataan terkait retrebusi Tanjung Karang tersebut. Dikarenakan takutnya salah berbicara. ‘’Bukannya saya tidak berani bicara karena ini menyangkut persoalan angka dan saya lupa, takutnya nanti salah berbicara,” pesannya sambil berlalu meninggalkan wartawan.

Sekretaris Dinas Pariwisata Muhammad yang dicegat saat hendak rapat persiapan Hari Ulang Tahun Donggala juga tidak berani berbicara banyak. Dan memberikan sedikit masukan masalah pendapatan obyek wisata. ‘’Kalau masalah pendapatan obyek wisata itu, Semua digabung beberapa obyek yang ada dan seluruhnya itu ada 300 juta rupiah lebih pertahun yang dinas pariwisata stor ke kas daerah. Persoalan karcis saya no coment,’’ jawabnya.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN