Kampanye Edukasi Publik Tata Bangunan Gedung dan Lingkungan


Reporter: Ikhsan Madjido

APARAT Pemerintah serta masyarakat belum memahami secara menyeluruh informasi dan pengetahuan tentang substansi penyelenggaraan bangunan gedung. Sehubungan dengan itu, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah melalui Satuan Kerja (Satker) Penataan Bangunan dan Lingkungan melaksanakan kampanye edukasi publik bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan, di Hotel Mercure  Palu, Selasa (28/8/2018).

Kegiatan yang bertemakan “profesionalisme dalam mendukung penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan” menghadirkan narasumber Subdit Standarisasi dan Kelembagaan, Dinas Cipta Karya Sulteng, Kadis PUPR Parmout dan IAI Pusat. Subdit Standarisasi dan Kelembagaan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Daru Suryaningwang menyampaikan regulasi dan kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan, sangat penting.

Diharapkan, penataan bangunan dan lingkungan menjadi berkualitas. Diperlukan pemahaman dan tindakan bersama dari pihak-pihak terkait, untuk merealisasikan regulasi dan kebijakan di bidang bangunan gedung dan penataan bangunan, agar menjadi nyata.

Untuk mewujudkan itu, setiap daerah harus memiliki tim ahli bangunan, yang di dalamnya terdapat orang-orang profesional. “Mereka akan memberi masukan terkait kebijakan. Tapi tidak memberi masukan soal bangunan. Dari ahli juga memperhitungkan konstruksi bangunan,” katanya.
Kadis Cipta Karya dan Sumberdaya Air Sulteng, diwakili Sekretaris Dinas, Ruli Djanggola menyampaikan, untuk pembinaan kepada para pihak, terkait penyelenggaraan bangunan gedung termasuk masyarakat luas, maka pemerintah daerah perlu melakukan penyebarluasan informasi, regulasi, dan kebijakan secara berkelanjutan, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran, untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung. Terutama di daerah. Bisa jadi masyarakat itu tidak tahu. Bukannya tidak mau mengurus IMB.

“Memang, masih ada bangunan, yang tidak memperhatikan aspek kenyamanan dan aksesibilitas dan kami hentikan pembangunannya untuk sementara,” terangnya.

Diakui Ruli Djanggola bahwa regulasi sangat dibutuhkan sebagai payung kepastian hukum dalam menyikapi dinamika penyelenggaraan bangunan gedung yang cenderung mengalami peningkatan kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya sehingga perlu ditunjang dengan ketersediaan pengaturan yang mampu merespon sesuai dengan amanah undang-undang bangunan gedung nomor 18 tahun 2002.

Namun, dalam upaya mengimplementasikan aturan terkait bangunan gedung dan penataan lingkungan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi, seperti laju keberadaan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsinya.

“Tantangan lain adalah kurangnya penyediaan aksesibilitas serta kelengkapan sarana dan prasarana pemanfaatan bangunan gedung yang memberikan kemudahan beraktifitas di dalam bangunan gedung,” jelasnya.

Sementara, Kepala Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan, Dr Aksa Mardani yang bertindak sebagai moderator menyebut kegiatan ini adalah merupakan salah satu bentuk pembinaan kepada daerah yang belum sepenuhnya menjalankan UU Bangunan Gedung. “Karena kenyataannya belum semua kab/kota menerbitkan Perda Bangunan Gedung,” katanya.

Peran legislatif juga sangat penting dalam menyelesaikan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Harus mendukung menerapkan aturan terkait bangunan. “Pastinya, kami akan meningkatkan kinerja Dinas PUPR, PTSP, camat, lurah untuk menyosialisasikan IMB. Diharapkan, masyarakat memiliki kesadaran tinggi dengan produk peraturan derah,” tegasnya.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN