Kontraktor Minta DPKD Donggala Harus Adil


Reporter/Donggala: Zubair

KEBIJAKAN Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Donggala dengan memotong langsung dana proyek (bagi kontraktor yang pekerjaannya ada temuan) saat pencairan mendapat protes rekanan (penyedia jasa) alias kontraktor.

Pasalnya, pemotongan dana proyek itu terkesan tebang pilih. Yang dipotong hanya rekanan-rekanan kecil yang paketnya di bawah Rp200 juta. Sedangkan rekanan yang proyeknya di atas miliaran rupiah dan juga ada temuan tidak ada pemotongan.

Kebijakan pemotongan dana proyek rekanan yang kegiatan ada temuan sebenarnya sangat baik. Tapi harusnya adil dan tidak pilih kasih. Hal itu untuk mendukung di tengah Donggala terpuruk masalah keuangan daerah, temuan kelebihan pembayaran sejumlah paket proyek, dan penyelesaian tunggakan atas temuan.

‘’Bendahara pengeluaraan hanya memaksakan pemotongan langsung kepada para kontraktor saat melakukan pencairan anggaran proyek.’’ Ujar salah satu kontraktor ke Kaili Post. 

‘’Kami punya tagihan yang diajukan melalui SPUM, itu langsung dilpotong dengan ancaman kalau tidak mau dana proyeknya tidak dicairkan," tutur sumber kepada kaili post Kamis (2/8) kemarin.

Menurut sumber, hanya kerja proyek pemerintah dengan pagu di bawah 200 jutaan rupiah. Sementara sejumlah kontraktor yang sudah jelas ada temuan hingga miliaran rupiah tidak dipaksakan untuk mengembalikan. 

‘’Dengan berat hati terpaksa potongan anggaran pembayaran paket proyek karena ada temuan kita pasrah saja ," ujar sumber lagi.

Hampir semua, ungkap sumber yang hanya mengerjakan proyek di bawah Rp200 juta yang dapat temuan langsung dipangkas. Sementara bagi yang mengerjakan proyek diatas satu miliar dan jelas temuannya sampai detik ini belum pula mengembalikan ke kas daerah. Padahal dewan Donggala melalui tim pansus LHP BPK, kata dia telah mengeluarkan rekomendasi terhadap beberapa item pekerjaan yang angka temuannya miliaran rupiah untuk dikembalikan ke kas daerah.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Donggala, Ikbal Kono menegaskan bahwa pemerintah harus bersikap adil terhadap siapapun dengan tidak memilah milah siapa dia sehingga tidak ada kesan pilih kasih. 

‘’Jumlah temuan sudah jelas, dan siapapun dia harus mentaati keputusan BPK yang menetapkan hasil pemeriksaan dan temuan temuan yang diduga merugikan negara,’’ sebut dia. Ikbal mengakui bahwa persoalan ini sudah disampaikan pada paripurna laporan kerja pansus 1 LHP BPK beberapa hari lalu.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN