Lembaga Adat Upaya Tangkal Terorisme


 

Sumber: Humas Pemkot

SALAH SATU Program dari Pemkot, guna menangkal perkembangan terorisme dan radikalisme di tanah Kaili, adalah dengan membentuk lembaga adat. Hal itu diungkapkan Wakil Walikota, Sigit Purnomo Said, saat wellcome dinner bersama kepala Badan Nasional Penanggulanan Teroris (BNPT) Marsekal Muda TNI, dr. A. Adang Supriyadi, (8/8/2018) di Resto Kampung Nelayan.

Dalam kurun waktu dua tahun,  eksistensi dari  lembaga adat tersebut tutur Pasha, mampu meredam gejolak perselisihan di wilayah Palu. Hal itu dibuktikan dengan semakin kondusifnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Tidak terlihat lagi konflik horizontal antar kampung yang sering ditayangkan dimedia cetak maupun elektronik.

‘’Sebelumnya, Palu dikenal memiliki PAD yang tinggi, atau perkelahian antar desa, dengan dibentuknya lembaga adat, hingga saat ini semuanya aman dan damai, " ucapnya.

Lembaga adat sendiri menurut vokalis band Ungu tersebut berfungsi dalam menyelesaikan konflik interen yang ada di wilayahnya. Baik itu perkelahian, hingga persoalan rumah tangga, tanpa harus melibatkan pihak berwajib, semuanya ditangani secara adat kekeluargaan. Dewan adat tersebut merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kota Palu.

Selain itu, dari hasil penilitian. Faktor utama pemicu hingga terjadinya radikalisme di kota Palu, salah satunya adalah banyaknya generasi muda yang putus sekolah. Menyikapi hal tersebut, Wali kota menginstrusikan kepada dinas terkait untuk membebaskan biaya pendaftaran bagi murid TK, SD hingga SMP se-kota Palu, " Alhamdulilah, ide brilliant tersebut mampu menekan bibit-bibit radikalisme yang embrionya tumbuh pada anak putus sekolah, " ungkap Pasha.

Sementara itu, Kepala BNPT Marsekal Muda TNI, dr. A. Adang Supriyadi memberikan apresiasi kepada program pemkot, khususnya lembaga adat. Menurutnya, metode tersebut bisa dijadikan contoh untuk daerah lain, dengan memberdayakan kearifan lokal, yaitu tokoh masyarakat dan adat berperan dalam menangkal terorisme dan radikalisme.

"Saya menyarankan kepada Wali kota, untuk menghadap Presiden, dalam menjabarkan program tersebut, sehingga bisa diaplikasikan kepada semua daerah, " harapanya.

Adang juga menjelaskan bahwa radikalisme tumbuh karena adanya faktor intoleran, yaitu adanya rasa ketidak puasan kepada pemerintah daerah maupun negara. Selanjutnya akan bermetafora menjadi tumbuhnya benih terorisme. Sehingga menimbulkan faham yang anti kepada Pancasila, NKRI dan Khilafah.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN