Mantan Napi Boleh Jadi Caleg


Komisioner KPU Sulteng Samsul Y Gafur Saat Berbincang Di Luar Ruangan Bersama Ketua KPU Poso, Budiman Maliki, anggota komisioner KPU Poso, Taufiq dan Litha beserta para awak media.foto; wartawan kaili post.


Reporter/Poso: Ishaq Hakim

DALAM Rangka monitoring dan konsolidasi organisasi, KPU Provinsi Sulteng malalui salah satu komisionernya Samsul Y Gafur, SH melakukan kunjunganya ke KPU Kabupaten Poso. Monitoring, kata Samsul untuk melihat sejauh mana upaya pelayanan KPU Poso dalam melaksanakan tugas, khususnya terkait dengan tahapan pelaksanaan pemilihan legislatif serta Pilpres yang akan digelar tahun 2019 mendatang.


Ia juga mengatakan, Pansus RUU Pemilu terus menggodok aturan main Pemilu 2019. Salah satunya, syarat calon yang berkaitan dengan terpidana. ‘’Syarat calon yang berkaitan dengan terpidana, boleh jadi calon tapi dengan pengecualian yaitu terpidana karena kealpaan ringan dan terpidana karena alasan politik. Artinya terpidana ini boleh menjadi calon sepanjang mereka tidak menjalankan masa pemidanaannya itu di dalam penjara, jelasnya.


Ditambahkannya, di luar terpidana yang memenuhi syarat  tadi, tidak boleh jadi Caleg. Yaitu mantan terpidana pidana koruptor, terpidana narkoba dan terpidana seksual terhadap anak di bawah umur. ‘’Jadi, pertama tidak berlaku untuk residivis, selain itu baru boleh lima tahun setelah bebas dari penjara dan harus mengumumkan bahwa dirinya mantan napi saat nyaleg," terangnya.


Terkait aturan itu, Samsul Y Gafur  menyampaikan kepada awak media jika nanti ada laporan masyarakat terkait Caleg yang terindikasi, maka dari itu teman teman pers mempunyai inisiatif melakukan klarifikasi ke lembaga lembaga yang berkaitan dengan kasus tersebut. 


Ditambahkannya, ketika nanti ada Caleg yang terindikasi di luar terpidana yang memenuhi syarat tadi itu lewat, kemudian di DCS nanti baru ketahuan, pihaknya punya bukti bukti yang akurat, maka pihak kami tetap akan coret. ‘’Kalau di DCS lewat dan sudah ditetapkan di DCT, muncul laporan bahwa benar Caleg tersebut terindikasi maka kita akan melakukan klarifikasi ke pengadilan, lantas putusan dari pengadilan mengatakan bahwa itu benar (inkracht)  maka kita coret sekalipun sudah DCT, tegas  komisioner KPU Sulteng dua periode tersebut.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN