Pansus LHP Rekomendasi ke Penegak Hukum


reporter/donggala  : zubair

PANITIA Khusus (Pansus) 1 LHP BPK RI DPRD Donggala merekomendasikan ke Bupati agar segera memberi ‘jalan’ penegak hukum untuk bekerja. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan Pansus. Hal itu disampaikan Pansus saat memberikan laporan di rapat paripurna ketiga lanjutan Selasa (31/7/2018) kemarin.  

Berikut, temuan-temuan Pansus 1 LHP yang disampaikan dalam rapat itu. pertama; Pansus menyimpulkan, ada sejumlah catatan catatan yang menjadi perhatian terhadap pengendalian pajak daerah, kelemahan pembiayaan dan kelebihan pembayaran di dinas PUPR, dan dinas pariwisata Donggala.

Kedua; kelebihan pembayaran gaji pegawai Rp400 juta lebih. Kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan sebesar Rp100 juta lebih di 22 OPD tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kelebihan pembiayaan. Selanjutnya Kelebihan pembiayaan kendaraan terhadap sekretariat sebesar Rp200 juta lebih. Dan kelebihan atas realisasi belanja modal jalan Rp1,161 miliar.
Ketiga; ketidaksesuaian pekerjaan di Dinas Pariwisata sebesar Rp2 miliar lebih. Keempat; pembangunan kantor bupati dan rehab kantor DPRD Rp400 juta lebih.

Sementara itu, hasil kerja Pansus 1 menyampaikan pula kejanggalan kejanggalan terhadap pengendalian internal yang harus dilakukan perbaikan ke depan. Hal itu disampaikan oleh anggota Pansus Asludin.

Dalam membahas hasil pengendalian internal, pada dinas Perikanan, Pariwisata, Perhubungan yang terkait pada pengendalian retribusi pajak daerah. Disimpulkan pimpinan OPD untuk memblokir rekening yang dianggap menjadi masalah, dan dilakukan evaluasi rekening secara priodik.

Pansus juga menyimpulkan terkait pengendalian di dinas PUPR yang melakukan proses kegiatan tidak sesuai mekanisme. Pembayaran gaji ASN di Dinas Keuangan, dan pengelolaan dana BOS di dinas pendidikan. Selain itu mengenai tagihan pajak daerah terhadap galian tambang bukan logam atau Galian C yang tidak valid. Kelebihan pembayaran gaji pegawai belum ditindak lanjuti oleh instansi terkait.

Selanjutnya, temuan pembiayaan kendaraan bermotor di sekretariat dewan juga dinilai tidak sesuai ketentuan. Pansus merekomendasikan khusus dinas UKM untuk mengembalikan temuan sebesar Rp300 juta lebih. Pansus 1 LHP meminta kepada dinas yang berhubungan dengan kelebihan pembayaran untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga agar segera dikembalikan ke kas daerah.

Temuan BPK tahun 2014 silam sebesar Rp2 miliar lebih sisanya Rp783 juta belum diselesaikan. Direkomendasikan untuk segera dilakukan penagihan. Temuan tahun 2015 senilai Rp4 miliar lebih yang diselesaikan baru Rp2 miliar lebih. Temuan tahun 2016 Rp5 miliar lebih, yang akan ditagih sebesar Rp3 miliar lebih. Sedangkan temuan temuan di PUPR senilai Rp8 miliar masih tersisa Rp4 miliar lebih.

Ikbal Kono anggota dewan Donggala, menanggapi terhadap kinerja Pansus 1 hasil laporan pemeriksaan BPK yang tidak dilampirkan dengan dokumen dan persetujuan pimpinan OPD terhadap temuan temuan yang telah menjadi opini pemerimsaan oleh BPK.

Sehingga, kata Ikbal Kono politisi Hanura itu menjelaskan bahwa kelemahan kelemahan ini harus menjadi evaluasi tim pansus sehingga ada niat baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mendesak pihak ketiga mengembalian kerugian negara tersebut. Contoh kasus lanjut dia, temuan tahun 2014 dengan angka fantastis 2 miliar lebih sampai detik ini belum diselesaikan. ‘’Ini menjadi perhatian khusus pemerintah dan Pansus ke depan," ujarnya.

Ketua Pansus 1 Abubakar Aljufrie, menjawab pernyataan Ikbal Kono, menegaskan bahwa menghargai pernyataan Ikbal Kono yang disampaikan dalam tanggapannya terkait hasil kinerja Pansus. Kata Abu pada saat pelaksanaan realisasi TPTG lah yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan segala masalah temuan temuan tersebut.

Dalam pembahasan pansus beberapa waktu lalu menurut informasi dari pihak inspektorat, bahwa tidak ada batasan waktu yang diberikan terhadap pihak pihak yang tersangkut dengan pengembalian kelebihan volume pembayaran kepada pihak ketiga. Selain itu sebut Abu, ketidak mampuan pimpinan OPD saat memberikan sanggahan kepada BPK saat dibutuhkan. 

‘’Harusnya pihak OLD memberikan bantuan kepada pihak ketiga terhadap klarifikasi atau sanggahan kepada BPK yang wajar dan rasional, sehingga terjadi opini yang tidak wajar. Sanggahan ini lah yang tidak dimanfaatkan oleh pihak OPD ke BPK, khusus temuan tahun 2017," tuturnya.

Sedangkan temuan turunan swjak tahun 2006 ada upaya untuk diputihkan, melalui pembicaraan internal antara Pemkab Donggala bersama penegak hukum, sehingga ini bukan .enjadi temuan bawaan lagi, dan opini WTP kedepan akan diraih kembali Pemda Donggala.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN