PERTUMBUHAN EKONOMI SULTENG, MENGALAMI PERLAMBATAN

  • Whatsapp
banner 728x90

PADA SEMESTER II 2018
Kepala Perwakilan BI Sulteng Miyono, Pada Kegiatan KEK Regional Periode Agustus 2018 di Swissbell Hotel /Foto: Id
Reporter: Idham

Semester ke-II
perekonomian Sulawesi Tengah secara spasial mengalami perlambatan hanya sebesar
6,03% (yoy). Perlambatan dibanding dengan triwulan sebelumnya sebesar 6,47% (yoy)
atau melambat 0,44% dan dari triwulan yang sama tahun 2017 yang sebesar 6,61%
(yoy). Perlambatan pertumbuhan terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja di
sektor lapangan usaha industri pengolahan serta sektor pertambangan dan
penggalian.

Data pertumbuhan
ekonomi sulteng tergolong anomali. Meskipun mengalami perlambatan, pertumbuhan justru
terjadi pada sebagian besar lapangan usaha lainnya, terutama sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan yang merupakan share terbesar pertumbuhan ekonomi
Sulawesi Tengah. Efek positif langsung dari peningkatan sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan yaitu distribusi pendapatan kemasyarakat, karena
besarnya jumlah penduduk indonesia dan sulawesi tengah khususnya yang bergerak
di bidang tersebut.

Sementara itu, indikator
perbankan semakin menurun setelah pertumbuhan kredit dan DPK pada triwulan
laporan mengalami perlambatan pada triwulan laporan. Namun, pekembangan rasio
kredit macet masih terkendali dengan baik.

Selain itu
sektor-sektor terkait komsumsi seperti perdagangan eceran, transportasi, serta
penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan dan perekonomian
tetap tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2018 sebesar
5,27 persen.

Realisasi pendapatan
APBD Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan laporan Iebih tinggi dibandingkan
dengan realisasi belanja. Realisasi pendapatan daerah Sulawesi Tengah mencapai
Rp1.953,89 miliar atau 51 ‚04% dari pagu anggaran 2018 sebesar Rp3.827,98
miliar, sedangkan total realisasi belanja daerah mencapai Rp1.232,99 miliar
atau 35,96% dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp3.428‚62 miliar. Selain
itu Realisasi penyaluran Anggaran Dana Desa yang mencapai 60% hingga triwulan
laporan diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan yang sifatnya
bottom-up.

Laporan jumlah uang
masuk (inflow) pada triwulan II 2018 tercatat sebesar Rp. 1.084,98 Milyar, atau
turun -16,74% (qtq) bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar
Rp1.303,19 Milyar. Sementara uang keluar (outflow) tercatat sebesar Rp.2.150,08
milyar atau tumbuh 366,46% (qtq) bila dibandingkan dengan triwulan I 2018
sebesar Rp460,94 milyar.

lnflasi Sulawesi Tengah
pada Juni 2018 tercatat 3.61% (yoy), lebih tinggi dari Maret 2018 2,71% (yoy).
Kenaikan inflasi disebabkan oleh meningkatnya permintaan selama bulan ramadhan
dan ldul Fitri ditambah dengan berkurangnya pasokan ikan segar akibat turunnya
hasil tangkap ikan. Serta kenaikan tarif angkutan udara akibat periode peak season lebaran. Semua hal tersebut
membuat tekanan pada inflasi selama periode triwulan II 2018.

Data tersebut dipaparkan oleh Kepala
Perwakilan BI Sulteng
Miyono di pertemuan bersama wartawan pada kegiatan Kajian
Ekonomi dan Keuangan Regional Periode Agustus 2018 di Swissbell Hotel, Selasa kemarin
(28/08/2018).

Miyono juga memaparkan bahwa perkembangan
pertumbuhan perekonomian Sulawesi Tengah harus diperhatikan dengan baik. Jangan
hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi tidak dibarengi dengan penekanan
Inflasi. Sulit rasanya untuk menurunkan angka kemiskinan karena tinggi angka
Inflasi. Harus ada koordinasi  antara
pemerintah dari sisi suplay dan Bank Indonesia
dari sisi demand untuk menurunkan
angka Inflasi. Kedepan, Tim Pengendali Inflasi (TPID) Sulteng akan memperkuat
koordinasi hingga ke level Kabupaten Kota, agar ketersediaan pasokan barang dan
jasa, serta kelancaran distribusi tetap terjaga dengan baik.

Selain itu dari
kunjungan ke
daerah-daerah, Toli-Toli
dan Luwuk pihak Bank dari daerah-daerah tersebut sudah meminta BI sebagai
otoritas moneter yang mengatur Jumlah Uang Beredar (JUB) untuk bisa menambahkan
Platform keuangan untuk kebutuhan perekonomian daerah tersebut. Ini berarti
indikasi perekonomian daerah mulai meningkat.

Disisi lain Miyono
memaparkan bahwa BI terus-menerus berupaya menekan peredaran uang Palsu, bahkan
bekerjasama dengan Pemerintah Kota Palu melalui program K5 dengan sedikitnya 2
(dua) minggu sekali melakukan sosialisasi dengan turun kemasyarakat-masyarakat
untuk menyosialisasikan peredaran uang palsu. Jika masyarakat menemukan adanya
peredaran uang palsu, BI meminta agar segera dilaporkan ke Pihak berwajib agar
bisa ditindaklanjuti untuk menelusuri dan mencegah beredarkan uang palsu. 
***

Berita terkait