PT MAS - Warga Buleleng Sepakat


 

Reporter/Morowali: Bambang Sumantri

SETELAH Terjadi pemalangan jalan houling beberapa hari lalu, akhirnya pihak PT Mahligai Artha Sejahtera (MAS) melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir. Pertemuan berlangsung di rumah jabatan (rujab) Bupati Desa Matansala Kecamatan Bungku Tengah, Selasa (14/8/2018), yang dipimpin langsung penjabat Bupati Morowali, DR Bartholomeus Tandigala.

Penjabat Bupati didampingi Wakapolres Morowali, Kompol Sapri Helmi, Kapolsek Bungku Pesisir, dan Camat Bungku Pesisir. Turut hadir puluhan warga Desa Buleleng, mantan Kepala Desa, Kepala Desa saat ini. Sementara Inge Ester selaku Direktur PT MAS hadir langsung didampingi Manager, Habibi dan petinggi perusahaan lainnya.

Kades Buleleng dalam penjelasannya menguraikan beberapa hal. "Kami sudah melakukan investigasi bahwa pelaksanaan penambangan sudah tidak sesuai berita acara, dimana akan melakukan sosialisasi setiap pindah lokasi 5 Ha, kompensasi lahan 18 Ha yang telah dilakukan penambangan oleh pihak perusahaan, kerusakan lingkungan karena exsplorasi menggunakan alat berat bukan alat bor, CSR kepada masyarakat 1 Dollar sesuai kesepakatan," urainya.

Sementara, salah seorang perwakilan masyarakat Desa Buleleng, Abdul Muis juga menyampaikan sejumlah keluhan. "Lahan dalam IUP PT Mahligai Artha Sejahtera adalah lahan bersertifikat sekitar 600 sertifikat, pihak perusahaan harus membayar CSR setiap 2 minggu setelah tongkang berangkat, kompensasi 20 Ha oleh PT Tridaya Jaya namun penambangan dilakukan 25 Ha (5 Ha digunakan oknum perusahaan dengan alasan pinjam untuk biaya operasional), terdapat lahan 18 Ha yang belum dikompensasi oleh pihak perusahaan, 

Masyarakat melakukan pemalangan karena belum adanya kompensasi lahan yang ditambang oleh pihak perusahaan, masyarakat tidak percaya lagi terhadap management PT Mahligai Artha Sejahtera site Buleleng, kami hanya meminta Ibu Inge hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan antara Management Site Buleleng dengan masyarakat Buleleng," ungkapnya.

Sedangkan Wakapolres Morowali, Kompol Sapri Helmi dalam penjelasannya hanya menyampaikan pandangannya dalam proses hukum. "Setiap pelanggaran pidana akan diproses sesuai aturan, kalaupun ada permasalahan harus diselesaikan karena negara kita adalah negara hukum, jadi selesaikan permasalahan sesuai aturan hukum, kalau terdapat legalitas perusahaan yang tidak lengkap silahkan dilaporkan," jelasnya.

Perwakilan masyarakat Buleleng lainnya, Arpan juga mengungkapnkan sejumlah keluh kesah. "Kegiatan pemalangan adalah upaya masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan karena tidak adanya kesepakatan, kami inginkan Ibu Inge datang untuk menyelesaikan permasalahan karena apapun masalahnya kalau dibicarakan dapat selesai apabila ada niatan perusahaan untuk berdiskusi dengan masyarakat" katanya.

Direktur PT MAS, Inge Ester menyampaikan permohonan maaf karena baru bisa hadir saat ini karena telah lama mengalami sakit. "Saya mohon maaf karena belum pernah ketemu masyarakat Desa Buleleng, saya minta setiap permasalahan agar disampaiakan dan terkait royalti pihak perusahaan tidak bisa dinaikkan, 25 Ha sudah dibayar kompensasi kepada masyarakat dan tidak ada dana yang dipinjam masyarakat, 13 Ha lahan yang belum dikompensasi ditambahkan diroyalti yang sebelumnya 5.000 menjadi 7.000, dana kepada masyarakat akan dimasukkan ke rekening tapi sampai sekarang belum ada rekening masyarakat, 

Kami akan melakukan reklamasi lahan pasca tambang apabila lahan tersebut kita tinggalkan, pada tahun 2015 lahan masyarakat kembali menjadi kawasan hutan tapi bersertifikat, sehingga masyarakat silahkan bertanya ke BPN dan kehutanan" tuturnya.

Sementara, mantan Kades Buleleng, Basri Zakaria tak ketinggalan menyampaikan uneg-unegnya. "Lahan 18 Ha sudah tidak dikompensasi tapi lewat fee yang berlaku 7.000, fee di PT. Mahligai Artha Sejahtera ada yang 5.000, 7.000 dan 1 Dollar per matrik ton, setiap pindah 5 Ha perusahaan wajib melakukan sosialisasi atau melapor ke masyarakat pemilik lahan" jelasnya.

Dari hasil pertemuan itu, menghasilkan beberapa kesimpulan yakni :

1. Lahan bersertifikat dilokasi IUP akan dibicarakan atau diselesaikan hak-hak masyarakat melalui         jalur hukum ataupun musyawarah.
2.   Pihak perusahaan harus membayar royalti sesuai kesepakatan yaitu 1 Dollar tiap 1minggu setelah       pembayaran dari perusahaan.
3.   Pihak desa atau masyarakat membuat rekening untuk penerimaan royalti dari perusahaan.
4.   Pihak perusahaan silahkan bekerja tapi penuhi hak-hak masyarakat / kewajiban perusahaan.
5.   Kontrak kerja terhadap karyawan PT. Mahligai Artha Sejahtera

Sedangkan hasil kesepakatan antara pihak PT. Mahligai Artha Sejahtera dengan masyarakat adalah :
§  Akan menyampaikan kepada pemerintah desa setiap pindah lokasi penambangan diluar areal 85 Ha.
§  Pembayaran fee yaitu 1 minggu setelah pembayaran / invoice dari pabrik melalui rekening Desa           yang disepakati oleh masyarakat Desa Buleleng.
§  Lahan yang dibangun rumah Manado disewakkan Rp35.000.000,- pertahun.
§  Jalan houling akan kembali dibicarakan dengan merujuk bukti-bukti.
§  Akan dilakukan pengukuran kembali lokasi antara kedua belah pihak dengan disaksikan  pemerintah  desa.
§  Pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan dan melalui BUMDES.
§  Perekrutan tenaga kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.
§  Palang akan dibuka sekarang dan perusahaan dapat beraktivitas kembali.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN