Reo Akui Banggar Kawal OPD Untuk Penguatan


 

Reporter: Firmansyah

DISENTIL Sejumlah wartawan usai menghadiri sidang terkait rencana anggota badan anggaran memberikan pendampingan kepada TAPD ke Jakarta (kementerian) efektif merubah (menambah) angka DAU dan DAK di Jakarta nanti, dijawab diplomatis Wakil Ketua III Dekot Erfandi Suyuti kemarin (7/8/2018). ‘’Peluang tetap ada. Optimis berjuang,’’ jawabnya.

Seperti diketahui, Banggar berencana mendampingi TAPD ke Jakarta (kementrian terkait) terkait DAU/DAK 2019. Rapat Banggar pun ditunda, karena TAPD Pemkot rame-rame ke Jakarta. Reo, sapaan Erfandi Suyuti menolak kalau dukungan Banggar pada TAPD itu hanya alasan agar dapat ‘jalan-jalan’ ke Jakarta.

Menurut Reo, hingga saat ini kejelasan nominal untuk DAK belum akurat di setiap OPD. Olehnya, celah yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemkot, adalah celah untuk memberikan presentase kebutuhan Kota Palu. Hal tersebut juga menurut Asisten II Sekdakot, Wali kota sangat berharap adanya dukungan Dekot, agar sinergritas keduanya lebih solid lagi.

Kehadiran anggota Banggar mendampingi mereka merupakan suatu penguatan bagi Pemkot dalam hal negosiasi dan lobi dikementerian. ‘’Insya Allah dengan niat yang tulus, berusaha untuk kebaikan bersama lebih baik, dibanding tidak dilakukan. Walaupun hal tersebut mutlak keputusan dari pusat, namun tidak menutup kemungkinan segalanya bisa berubah dengan pendampingan tersebut, " kata Reo.

Selain itu, berdasarkan hasil keputusan dari Badan Registrasi bahwa pemerintah kota harus menyelesaikan piutangnya terhadap pembayaran untuk jembatan IV yang masih tersisa. Hal tersebut kata Reo perlu kejelasan dalam melunasinya. Dana dari mana diberikan untuk itu. ‘’Untuk dana DAK tidak bisa dialokasikan untuk melunasi utang. Olehnya hal itu setidaknya dibicarakan serta dicarikan solusi yang tepat bersama pemerintah pusat, apakah ada dana transfer lainya yang bisa dianggarkan untuk hal tersebut, " bebernya.

Sebelumnya, dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, Senin (6/8/2018), anggota Komisi C, Danawira Asri menyarankan agar banggar memberikan pendampingan terhadap mereka dalam memperjuangkan DAK serta DAU tahun 2019. Setidaknya ada sinergritas antara Dekot dan Pemkot dalam hal ini. Sehingga selepas dari pembahasan bersama kementerian, masing-masing telah mengetahui hasil dari keputusanya. Kemudian dalam rapat pembahasan APBD sudah tidak ada lagi silang pendapat. " Hal tersebut juga wajib untuk kita ketahui, " ungkapnya.
Menyahuti gagasan tersebut, pimpinan sidang banggar, Ishak Cae mengungkapkan jika ada kesepakatan bersama untuk melakukan pengawalan kepada TAPD Pemkot terkait DAK dan DAU dikementerian pusat, harus dilakukan rapat internal antar anggota Banggar.

Namun hal itu diharapkan bisa mendongkrak kinerja legislator kedepanya dalam pembahasan rencana kerja anggaran (RKA). Sehingga sepulangnya dari melakukan pendampingan poin-poin yang akan dibahas dalam rapat banggar bersama OPD terkait pemkot nantinya sedikitnya telah diketahui. Agar tidak terjadi lagi silang pendapat terkait DAK dan DAU.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN