Sosialisasi Peran Perempuan di Jabatan Politik Dan Publik


reporter/morut : pariaman tambunan

SOSIALISASI Kebijakan peningkatan peran perempuan di jabatan politik dan publik untuk mengawal program Three End-Plus tahun 2018 digelar di Balai Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morut (10/08/2018) belum lama ini.

Hadir di acara itu Agustina Bandar Sari Subono dari Yayasan Sahabat Kartini Jakarta bersama dengan team, Kadis Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak Daerah Morut Syarifah Ridha yang diwakili Kabidnya Ita Saleh, Camat Petasia Barat Herry Pinontoan diwakili Sekcam, Kades Tiu serta dengan perangkat desa, dan masyarakat.

Agustina menyampaikan latar belakang pendidikannya adalah ilmu politik UI. Disiplin ilmu politik menurutnya karena dinamika politik di Indonesia beragam dan cukup menarik. Ketika dapat berpolitik saat ini bukan hanya laki-laki atau orang legislatif dan kaum-kaum elit saja. Tapi yang bisa berpolitik saat ini justeru potensi perempuan. ‘’Pelaku politik yang paling besar dibandingkan dengan laki-laki di dunia ini. Contohnya di lingkungan keluarga perempuan banyak memegang peranan domestik, makanya saya bilang perempuan itu adalah pelaku domestic,’’ ujarnya.

Apabila perempuan mengatur segala sesuatu dalam keluarga disebut politik. Jadi politik itu adalah suatu strategi. Ketika sudah berhasil melakukan strategi berpolitik. Misalnya politik perdagangan, dan sebagainya. ‘’Untuk itu kita kembali pada satu arah yaitu seni kita melakukan suatu strategi itu adalah salah satu seni berpolitik. Jadi kesimpulanya perempuan itu adalah pelaku politik yang dominan di dalam institusi,’’ kata Agustina.

Sementara Kadis P3A Morut menyampaikan bahwa salah satu program OPDnya dengan ikon Three End-Plus. Program dilakukan di semua kecamatan. Tujaunnya memberikan sosialisasi perumus kebijakan meningkatkan peran perempuan di lembaga legislatif. Sehingga termotivasi kebijakan dalam hal berpolitik. ‘’Untuk itu saya berharap ke depan bagi kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas berpolitik apakah dia menjadi Caleg betul-betul responsif terhadap politik.’’ Terangnya. Peraturan perundang-undangan menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. UU Nomor 31 thn 2002, UU Nomor 12 thn 2003, UU partai politik dan UU Nomor 10 tahun 2008, UU Nomor 10 tahun 2008 menegaskan bahwa partai politik menyertakan keterwakilan 30% dalam pendirian maupun kepengurusan peran perempuan berpolitik sampai ke tingkat pusat.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN