Sucipto: Imunisasi MR Sebaiknya Tunggu MUI


 
Reporter: Firmansyah

MASIH Banyaknya masyarakat Palu yang belum memberikan lampu hijau kegiatan imunisasi campak measis rubela (MR). Hal itu disebabkan label halal vaksin MR itu hingga kini belum dikeluarkan oleh MUI. Seperti diketahui, imunisasi MR adalah program Kementerian Kesehatan. Pelaksanaannya direncanakan dari Agustus hingga September 2018 mendatang.

Peristiwa di atas berimbas tersendatnya program imunisasi MR di Indonesia. Untuk Kota Palu sendiri, baru berjalan sekitar sembilan persen di sekolah negeri maupun swasta. Salah satu faktor penyebabnya, adalah belum adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait label halal haramnya penggunaan vaksin itu ke tubuh manusia.

Menyikapi polemik tersebut, anggota Dekot Sucipto S Rumu, Senin (8/8/2018) di ruanganya mengimbau kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinkes Palu untuk menunggu sampai ada keputusan MUI dalam bentuk fatwa halal vaksin MR. Hal itu menimbang dari sudut pandang keyakinan masyarakat di Kota Palu, katanya.

‘’Sebaiknya pelaksanaan vaksin campak Rubela menunggu fatwa MUI. Karen itu salah satu faktor yang menjadi polemik saat ini. Sertifikasi lebel halal sangat penting bagi legitimasi boleh tidaknya produk itu untuk masyarakat khususnya muslim," tandasnya.



Menjadi pertanyaan, mengapa program tersebut dalam prosesnya seolah-olah dipaksakan, tanpa adanya koordinasi dengan melibatkan lembaga lainya. Khususnya MUI. Menanggapi hal itu, anggota Komisi B itu membeberkan bahwa program tersebut kemungkinan mengejar target pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang telah ditentukan waktunya. Olehnya dia menyarankan agar sebaiknya ada sinergisitas antara pemerintah dan lembaga terkait. ‘’Program pemerintah dalam meminilisir generasi penerus dari bahaya campak patut diapresiasi. Namun kesannya seperti dipaksakan. Apakah tidak bisa ditunda pelaksanaanya, menunggu fatwa dari MUI dulu hingga tanggal 30 Agustus mendatang, " pungkas Sucipto.


Selain itu, Sucipto juga menekankan agar dalam proses imunisasi campak Rubela kepada murid sekolah, sebaiknya melalui chek up medis yang sesuai standar operasional. Karena dari literatur kesehatan terkait kontra indikasi terhadap anak yang diberikan vaksin MR. Menurutnya, anak yang akan disuntik harus dalam keadaan sehat. Tidak dalam masa therapy korti kosteroid imonusuplysan, ibu hamil, penderita lheukimia, anemia berat, kelainan fungsi ginjal berat, dan komensatio kordis.
Setelah pemberian gamak globulin atau usai transfusi darah, memiliki riwayat alergi terhadap komponen vaksin, sedang mengalami batuk, pilek dan diare.

‘’Dalam hal ini, bukanya menghalangi program pemerintah. Saya hanya menekankan agar pemeriksaan awal terhadap anak yang akan divaksin, lebih diprioritaskan. Karena tanpa kita ketahui dalam tubuh anak tersebut, terdapat gejala awal beberapa riwayat penyakit yang kontradiktif terhadap pengunaan serum itu. Harapannya kepada intansi terkait agar menyikapi hal itu. Agar program ini dapat terlaksana tanpa menimbulkan kontroversi dan polemik di masyarakat, " harap Sucipto.
Terkait dengan pemberitaan di medsos, atas beberapa kejadian di tanah air, terkait efek samping pasca vaksinasi MR, dia juga menjelaskan meskipun berita di medsos faktanya tidak bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya.  

Berbeda dengan media massa yang telah melalui proses tahapan yang sesuai kaidah jurnalistik, serta memiliki legalitas. Namun tidak menutup kemungkinan hal itu bisa saja terjadi." Dalam hal ini, kita tidak saling menyalahkan satu sama lain. Alangkah baiknya jika polemik yang terjadi saat ini disikapi dengan bijak pemerintah. Sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, " tutup Sucipto.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN